SR, Sidoarjo –  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan UMKM mempercepat penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan membantu fasilitasi perizinan merek, legalitas usaha, hingga pendampingan administrasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi daerah untuk mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing di pasar nasional.‎

Program pendampingan legalitas ini mencakup pengurusan sertifikasi merek (HAKI), Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga legalitas koperasi dan badan usaha bagi pelaku UMKM yang selama ini terkendala proses administrasi dan biaya konsultasi.‎

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Rully Rohmawati, menegaskan bahwa penguatan legalitas bukan sekadar administrasi, tetapi pondasi UMKM untuk berkembang lebih luas.‎ “Legalitas merek dan usaha adalah tiket UMKM untuk naik kelas. Kami hadir membantu agar prosesnya lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya berat bagi pelaku usaha,” ujar Rully Rohmawati, Kamis (1/1/2026).‎

Menurutnya, masih banyak UMKM berkualitas di Sidoarjo yang produknya diminati pasar, namun belum memiliki perlindungan merek maupun izin usaha yang lengkap. Akibatnya, potensi ekspansi dan akses pembiayaan formal kerap terhambat.‎

“Banyak yang produknya sudah bagus, bahkan tembus luar daerah, tapi belum dipatenkan. Kami dampingi dari awal sampai terbit izinnya, termasuk edukasi pentingnya perlindungan merk,” katanya.

Pemkab juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kemenkumham, marketplace nasional, hingga lembaga pembiayaan untuk memastikan UMKM yang telah berizin bisa langsung terserap ke rantai pasar yang lebih besar. Dinas Koperasi dan UMKM mencatat, sepanjang 2025, fasilitasi perizinan merk dan NIB di Sidoarjo terus meningkat, sejalan dengan bertambahnya pelaku UMKM yang mulai menyadari urgensi legalitas usaha.

Pelaku UMKM binaan yang telah mengantongi izin resmi juga berkesempatan mendapat pelatihan lanjutan seperti pengemasan produk, sertifikasi halal, akses permodalan KUR, hingga promosi melalui kanal pemerintah dan event berskala nasional. ‎Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo memastikan program ini akan berlanjut di 2026 dengan skema jemput bola ke desa-desa sentra UMKM, agar makin banyak usaha lokal terlindungi, legal, dan siap bersaing di pasar nasional. (*/rri/red)

 

Tags: dinas koperasi, legalitas, sidoarjo, superradio.id, umkm