Wacana Pilkada Lewat DPRD, Rocky Gerung: Demokrasi Jangan Dijual Murah

Rudy Hartono - 19 January 2026
Pengamat politik Rocky Gerung berinteraksi dengan penonton saat menjadi pembicara dalam talkshow bertajuk "Spirit of Humanity and Human Solidarity, Kemanusiaan dan Tata Peradaban Kota" di Balai Pemuda Surabaya, Sabtu (17/1/2026). (foto : vico wildan/superradio.id)

SR, Surabaya – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menuai sorotan dalam forum Spirit of Humanity and Human Solidarity yang digelar di Surabaya, Sabtu (17/1/2026). Sejumlah tokoh menilai usulan tersebut berpotensi melemahkan demokrasi dan mengabaikan kedaulatan rakyat.

Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar transaksi politik. Menurutnya, pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan menghilangkan kesempatan rakyat untuk menguji langsung kemampuan calon pemimpin.

“Upaya kita untuk humanity dibatalkan dengan usulan memilih kepala daerah hanya lewat DPRD. Demokrasi memang mahal, tapi jangan dibuat murah dengan menjual murah kedaulatan rakyat. Kalau itu terjadi, penilaian hanya akan ditentukan oleh tebalnya amplop,” ujar Rocky dalam pidatonya.

Rocky menilai praktik politik uang akan semakin menguat jika mekanisme pemilihan diserahkan sepenuhnya kepada parlemen daerah. Ia menekankan bahwa demokrasi harus tetap memberi ruang partisipasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa demokrasi Indonesia lahir dari perjuangan rakyat. Menurutnya, pemilihan langsung adalah amanat reformasi yang tidak boleh dikurangi.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (2 dari kiri) usai menanam bibit mangrove di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Sabtu (17/1/2026). (foto : vico wildan/superradio.id)

“Demokrasi kita lahir dari perjuangan rakyat. Pemilihan kepala daerah harus tetap menjamin partisipasi langsung masyarakat. Kalau rakyat tidak dilibatkan, maka demokrasi kehilangan ruhnya,” kata Hasto disela-sela menanam bibit mangrove di di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Hasto menambahkan, partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas demokrasi. Ia menekankan bahwa partai harus menghadirkan calon pemimpin yang berintegritas, bukan sekadar mengandalkan mekanisme politik di DPRD.

Kritik Rocky dan penegasan Hasto memperlihatkan adanya kekhawatiran bersama terhadap arah demokrasi lokal. Keduanya menilai bahwa demokrasi tidak boleh dipersempit menjadi ruang elite, melainkan harus tetap menjadi wadah partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan daerah.

Diskursus ini menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur politik, tetapi juga soal moralitas dan kedaulatan rakyat. Surabaya menjadi panggung penting untuk menyuarakan peringatan bahwa demokrasi harus dijaga agar tetap berakar pada partisipasi rakyat, bukan sekadar kepentingan elite politik.(js/red)

 

Tags: , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.