SR, Surabaya – Peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh setiap 25 Januari, sejatinya adalah perayaan harapan tentang piring-piring yang lebih bergizi, tubuh anak-anak yang lebih sehat, dan masa depan yang lebih cerah. Namun pada awal 2026 ini, peringatan itu datang bersama kabar getir dari Mojokerto, Jawa Timur.

Tanggal 9 Januari lalu, Kecamatan Kutorejo menjadi saksi bagaimana makanan yang diniatkan untuk menyehatkan justru membawa ratusan orang ke ranjang perawatan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang sebagai tameng pemenuhan nutrisi anak, berubah menjadi pintu masuk keracunan massal.

Sepekan setelah kejadian pertama, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra, yang akrab disapa Gus Barra, memastikan jumlah korban terus bertambah hingga 411 orang. Mereka berasal dari tujuh lembaga pendidikan, terdiri dari pelajar, santri, hingga beberapa anggota keluarga korban.

Sebanyak 334 orang telah dipulangkan, sementara 77 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas.

“Dan kita sekarang sudah menutup untuk menerima pasien dengan keluhan MBG, karena masa inkubasi sudah lewat. Jadi kalau ada keluhan, kita sudah tidak menghitung itu lagi. Makanya total menjadi 411 pasien. Penerimanya (MBG) anak dari TK, SD, SMP,” ungkap Gus Barra di hadapan awak media.

Menu soto ayam yang disajikan dalam program MBG itu diduga kuat menjadi sumber petaka. Dugaan mengarah pada bahan makanan yang telah basi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 di Pondok Pesantren Al-Hidayah, yang menyiapkan hidangan tersebut, ditutup sementara hingga investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) rampung.

Fakta lain pun mencuat. Dari 17 SPPG di Mojokerto, enam di antaranya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dokumen dasar yang seharusnya menjadi benteng awal keamanan pangan. “Tapi untuk yang menentukan operasional atau tidaknya (SPPG) bukan dari kami, kan dari BGN,” kilah Gus Barra.

Pencegahan yang Terlewat

Pernyataan itu menuai sorotan dari pegiat pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak Jawa Timur, Mohammad Isa Ansori, menilai kasus ini seharusnya bisa dicegah jauh hari.

“Maksudnya pencegahannya dulu kan. Memastikan bahwa apa yang diasup oleh anak-anak nanti itu aman, sehat, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Presiden,” ujarnya ketika ditemui langsung Super Radio.

Isa mengakui niat baik MBG sebagai upaya menjaga asupan gizi anak selama proses belajar di sekolah. Namun niat, katanya, kerap tersandung realitas. “Tapi persoalannya kan tidak selalu niatan baik itu terimplementasi di lapangan dengan baik. Ada banyak variabel yang sulit dikontrol dan lemahnya juga petugas di lapangan,” ucapnya.

Ia menilai BGN lebih banyak bergerak di hilir, sementara proses di hulu luput dari pengawasan ketat. “Badan gizi hanya bergerak pada tingkat hilirnya saja kan. Di hulu, prosesnya seperti apa dia tidak mau tahu,” sambung Isa.

Catatan dari Ahli Gizi

Sorotan juga datang dari kalangan akademisi. Qonita Rachmah, Ahli Gizi Universitas Airlangga, menyebut masalah MBG bukan semata soal keracunan, melainkan kualitas implementasi secara menyeluruh.

“Tidak hanya untuk mencegah keracunan, tapi juga bagaimana MBG yang diberikan itu berkualitas. Mengandung zat gizi energi, makro maupun mikronutrien yang dibutuhkan oleh anak-anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya,” tegas dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair itu.

Menurut Qonita, sebagian besar kasus keracunan makanan disebabkan oleh kontaminasi biologis. “Kalau dari kasus-kasus yang ada, kebanyakan kontaminannya adalah kontaminan biologis, akibat bakteri,” jelasnya di ujung telefon.

Kontaminasi itu kerap berakar dari proses pengolahan yang abai pada higienitas, mulai dari penjamah makanan tanpa alat pelindung diri hingga distribusi yang melewati batas aman. “Ada istilah danger zone. Pada suhu ruang, lebih dari dua jam, risiko kontaminasi akan jauh lebih tinggi,” paparnya.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya audit menyeluruh. “Itu mungkin memang harus segera diaudit, sesegera mungkin dan dicari benar-benar sumber masalahnya,” kata Qonita.

Permintaan Maaf yang Tertinggal

Catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa tragedi di Mojokerto bukan peristiwa tunggal. Sejak 2025 hingga awal 2026, 21.254 orang tercatat menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah. Mojokerto, Grobogan, Semarang, hingga Kendari menjadi simpul-simpul luka yang serupa.

Di tengah rentetan kasus itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam konferensi pers pada September 2025 dengan suara bergetar dan air mata jatuh.

“Kami punya maksud, agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Padahal niat kami, nawaitu kami, nawaitu Presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya,” ucapnya kala itu. Ia berjanji akan melakukan perbaikan total dan membuka ruang pengawasan publik.

Namun pertanyaan yang menggantung hingga kini tetap sama: apakah air mata dan permintaan maaf cukup untuk menebus luka, ketika puluhan ribu anak dan keluarganya telah lebih dulu membayar mahal sebuah kelalaian?

Hari Gizi Nasional di tahun ini meninggalkan catatan pahit tentang gizi, tanggung jawab, dan janji yang belum sepenuhnya terjaga. (giy/red)

Tags: hari gizi nasional, korban keracunan, makan bergizi gratis, mojokerto, superradio.id