SR, Surabaya – Angka cerai gugat di Jawa Timur tergolong tinggi, mencapai 70.018 perkara sepanjang 2025. Sedangkan angka cerai talak, tercatat 23.714 perkara, dari total 93.733 perkara. Dominasi cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri menjadi sorotan utama, menyumbang lebih dari 74 persen. Hal ini menandakan persoalan ketahanan keluarga masih menjadi tantangan serius di Jatim.

Kondisi itu melatar belakangi Pemprov Jatim menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. MoU ini sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan menjaga ketahanan keluarga.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, MoU ini sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan menjaga ketahanan keluarga. Sekaligus menjadi kompas kerja untuk merumuskan plan of action bersama.

“Supaya landing-nya tepat demi terwujudnya ketahanan keluarga yang adil, berdaya, dan berkeadilan hukum,” ujar Gubernur Khofifah.

Khofifah menegaskan, MoU tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Khususnya dalam memastikan akses terhadap hukum yang adil dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Tindak lanjut MoU ini akan dilakukan melalui langkah nyata, mulai dari fasilitasi layanan hukum bagi masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Zulkarnaen menjelaskan, cakupan MoU itu lebih luas lagi. Selain bersifat eksekusi, juga dalam proses peradilan itu lebih disederhanakan. “Seperti ijin-ijin cerai dan sebagainya. Itu dari awal nanti bisa mudah dimiliki oleh para pihak. Kemudahan-kemudahan akses ini sebenarnya juga masuk di dalam MoU ini,” ujarnya.

Di samping juga diperlukan peace maker (juru damai), tenaga-tenaga penasehatan. Yang handal dalam melakukan mediasi, sehingga tidak sampai berujung ke pengadilan. “Kalau bisa selesai di keluarga, Alhamdulillah, diselesaikan di sana. Jadi itu motivasinya kira kira begitu. Sehingga nanti angka perceraian itu menurun,” ucapnya.  (*/rri/red)

 

Tags: gugat cerai, kepastian hukum, khofifah, Pengadilan agama, superradio.id