SR, Surabaya – Konferensi pers berlangsung khidmat di kantor sekretariat baru Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).  Budi S. Tanuwibowo selaku Ketua Dewan Rohaniwan menegaskan kembali bahwa Imlek bagi umat Khonghucu adalah ritual keagamaan yang sakral, bukan sekadar perayaan budaya.

Didampingi jajaran pengurus seperti Joseng Dede Hasan Senjaya, Tin Suhendi, dan Wense Bindawati, MATAKIN menyosialisasikan rangkaian Imlek Nasional (Imleknas) 2577 Kongzili yang dimulai dengan aksi sosial pada 11 Februari hingga puncak perayaan pada 22 Februari. “Tahun baru hanyalah pergantian angka jika tidak dibarengi dengan pembaruan jiwa,” pesan Budi.

Esensi spiritual ini sempat mengalami masa kelam selama lebih dari tiga dekade akibat pemberlakuan Inpres No. 14/1967. Pada era Orde Baru tersebut, identitas dan tradisi umat Khonghucu dibatasi hanya di ruang tertutup, sebuah periode diskriminatif yang diingat sebagai luka sejarah.

Budi S. Tanuwibowo secara tajam menggambarkan kepedihan masa itu dengan menyebut bahwa di bawah aturan tersebut, Imlek seolah menjadi “tahanan politik” yang kehilangan haknya di ruang publik. Selama puluhan tahun, umat Khonghucu berjuang dalam senyap demi menjaga nyala keyakinan di tengah kebijakan penyeragaman identitas.

Angin segar perubahan akhirnya berembus di awal masa Reformasi melalui keberanian Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dengan diktum terkenalnya, “Gampang nanti saya cabut,” Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6/2000 yang memulihkan hak sipil umat Khonghucu. “Beliau bahkan secara antusias mendorong MATAKIN untuk segera menyelenggarakan Perayaan Imlek Nasional pertama kali dengan instruksi hangat. Kami rayakan dua kali, di Jakarta dan Surabaya. Langkah ini menjadi tonggak awal kembalinya pengakuan negara terhadap kemajemukan bangsa yang sempat terabaikan,” papar Budi.

Pengakuan tersebut mencapai bentuknya yang paling paripurna dan inklusif saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Melalui Keppres No. 19/2002, Megawati secara resmi menetapkan Imlek sebagai Hari Libur Nasional, memberikan martabat yang setara bagi umat Khonghucu dengan pemeluk agama lainnya. Langkah strategis Ketua Umum PDI Perjuangan ini merupakan manifestasi nyata dari ajaran Bung Karno. “Bung Karno selalu mengajarkan bahwa Indonesia adalah rumah besar bagi semua tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Imlek adalah bagian dari kekayaan budaya kita yang harus terus kita jaga,” ujar Megawati, Disampaikan dalam berbagai kesempatan pidato politik dan budaya saat perayaan Imlek 2023

Visi kepemimpinan yang berkeadilan ini selaras dengan tema Imleknas 2577 yang diusung MATAKIN, yakni: “Kalau ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan.” Tema ini diambil dari Kitab Lun Yu sebagai panduan moral bagi bangsa, menekankan bahwa ketimpangan sosial hanya bisa diatasi jika pemimpin memiliki keteguhan dalam menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam sebuah prinsip yang senantiasa diperjuangkan oleh Megawati dalam garis politiknya.

MATAKIN mengingatkan bahwa pondasi persatuan nasional sangat bergantung pada keutuhan internal bangsa itu sendiri, sebagaimana pesan Budi S. Tanuwibowo: “Keretakan sebuah keluarga atau bangsa tidak akan mudah dipecah oleh orang lain sebelum diri sendiri retak sendiri.”

Kini, setiap kali lampion merah menghiasi langit nusantara, rakyat diingatkan pada perjalanan panjang dari status “tahanan politik” menuju simbol persatuan nasional. Kebijakan historis Megawati Soekarnoputri telah mengubah wajah Imlek menjadi bukti keberhasilan Indonesia dalam merajut kembali benang-benang persaudaraan.

Warisan politik yang inklusif ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan konsisten menjadikan Indonesia sebagai “taman sari” tempat semua golongan bisa tumbuh dan diakui secara adil. Imlek kini bukan lagi sekadar milik satu etnis, melainkan perayaan kemanusiaan yang memperkokoh tegaknya persatuan dalam naungan NKRI. (*/js/red)

 

Tags: gus dur, imlek, Matakin, megawati, superradio.id