SR, Surabaya – Pemerintah mulai menerapkan kebijakan parkir digital di sejumlah titik di Kota Surabaya, salah satunya di kawasan Taman Bungkul. Kebijakan ini diharapkan mampu mempermudah sistem pembayaran parkir sekaligus mendorong transaksi non tunai di ruang publik.

Namun dalam penerapannya, kebijakan tersebut masih menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Perbedaan pandangan terlihat dari pengunjung lintas generasi yang memanfaatkan fasilitas Taman Bungkul, Kamis (29/01/2026).

Pasangan suami istri, Wahyono dan Sri Lestari, mengaku sudah mengetahui adanya sistem pembayaran parkir digital, namun hingga kini masih lebih memilih menggunakan pembayaran tunai.

“Sebenarnya sudah tahu dari lama soal pembayaran parkir digital, tapi selama ini masih pakai tunai. Soalnya biayanya juga tidak besar dan uang kecil biasanya selalu ada di kantong,” ujar Sri Lestari.

Perempuan usia 40-an itu menilai pembayaran tunai masih menjadi pilihan paling praktis untuk kebutuhan parkir sehari-hari, terutama di ruang publik seperti taman kota. Ia menambahkan, penggunaan pembayaran digital baru akan dipertimbangkan jika nominal parkir cukup besar, sehingga dinilai lebih efisien dibandingkan membawa uang tunai.

Sementara itu, Wahyono menilai bahwa sistem parkir digital belum sepenuhnya ramah bagi pengunjung usia lanjut. Ia menyoroti kondisi pengunjung Taman Bungkul yang berasal dari berbagai latar usia, sehingga tidak semua memiliki pemahaman atau akses terhadap QRIS maupun dompet digital.

“Menurut saya, untuk usia di atas 50 tahun pembayaran parkir digital ini masih kurang ramah. Kalau anak muda mungkin sudah terbiasa, tapi pengunjung di sini kan beragam, banyak juga keluarga,” ungkapnya.

Wahyono juga menyampaikan pandangannya terkait kemungkinan penerapan pembayaran non tunai secara wajib.

“Kalau ke depannya diwajibkan non tunai, saya kurang setuju. Bukan karena menolak teknologi, tapi sebaiknya disesuaikan dengan tempatnya. Kalau di mal masih masuk akal, tapi kalau di taman seperti ini rasanya kurang tepat,” katanya.

Menurutnya, ruang publik terbuka seharusnya tetap memberi kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membatasi metode pembayaran. Ia pun menyarankan agar sistem pembayaran parkir dibuat lebih fleksibel.

“Mungkin bisa diberi pilihan saja antara tunai dan non tunai sejak awal, jadi pengunjung sudah tahu harus membayar pakai apa saat keluar,” ujarnya.

Menurutnya, opsi tersebut dapat menjadi jalan tengah agar kebijakan tetap berjalan tanpa menyulitkan pengunjung.

Berbeda dengan pandangan generasi sebelumnya, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fatin Azmi, menilai kebijakan parkir digital sebagai langkah yang cukup membantu, khususnya bagi generasi muda.

“Saya cukup sering ke Taman Bungkul, tapi baru tahu ada kebijakan parkir digital ini. Selama ini memang masih bayar pakai tunai,” ujar Fatin.

Ia mengaku belum mendapatkan informasi yang cukup terkait penerapan sistem tersebut di lokasi. Meski demikian, Fatin menilai bahwa pembayaran non tunai relatif mudah diterapkan bagi generasi milenial dan Gen Z.

Ia menilai perbedaan kemampuan adaptasi teknologi menjadi faktor utama munculnya beragam tanggapan di masyarakat. Fatin juga mengaku mendukung kebijakan parkir digital karena dinilai lebih praktis.

“Bagi saya pribadi, kebijakan ini cukup memudahkan karena tidak perlu lagi mencari uang kecil untuk membayar parkir,” katanya.

Menurutnya, sistem non tunai bisa menjadi solusi efisiensi jika diterapkan dengan dukungan fasilitas yang memadai. Ia berharap ke depan pemerintah dapat terus menyempurnakan sistem parkir digital agar dapat diakses oleh semua kalangan.

“Mungkin fasilitas pembayaran parkir non tunai bisa dibuat lebih mudah lagi, supaya semua generasi bisa menggunakannya,” ujarnya. (bmz/red)

 

Tags: parkir digital, pro kontra, sosialisasi, superradio.id, Taman Bungkul