Tanggapan Migrant Care dan Amnesty Internasional Terkait Kasus Deportasi Yuli

Yovie Wicaksono - 3 December 2019
Buruh migran cum jurnalis warga, Yuli Riswati. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Menanggapi kasus penangkapan dan pendeportasian aktivis dan buruh migran, Yuli Riswati, Migrant CARE dan Amnesty Internasional menyatakan, tindakan Pemerintah Hong Kong terhadap Yuli bersifat represif dan tidak lazim.

“Sudah seharusnya pemerintah Indonesia memprotes perlakuan tidak adil pemerintah Hong Kong dan memberi perlindungan hukum untuk Yuli,” kata Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Indonesia Anis Hidayah, Selasa (3/12/2019).

Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, tindakan kepolisian Hong Kong terhadap Yuli merupakan bentuk pemolisian yang agresif.

Menurutnya, tindakan tersebut melanggar kewajiban Pemerintah Hong Kong di bawah standar maupun hukum internasional hak-hak asasi manusia.

“Kami mengecam pemerintah Hong Kong yang membungkam kebebasan ekspresi yang seharusnya tak mengenal batas negara,” ujarnya.

Sekedar informasi, Yuli ditangkap pada 23 September 2019 dengan alasan melebihi izin tinggal yang habis pada Juli lalu. Yuli mengaku salah dan lupa mengurus visa kerja yang baru saat mengurus perpanjangan paspor. Menurut Yuli, biasanya masalah izin tinggal bisa diurus dengan mudah ketika masa waktu paspor dan kontrak kerja masih berlaku.

Pada 4 November 2019 Yuli menjalani sidang di Pengadilan Sha Tin. Hakim membaca keputusan menyatakan bahwa Yuli bersalah karena melanggar izin tinggal dan dikenakan hukuman wajib berkelakukan baik dan tidak melanggar hukum selama 12 bulan. Jika melanggar akan dikenakan sanksi 1000 HD. Yuli dikenakan biaya sidang sebesar 500 HD. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.