Rapat Paripurna Tetapkan Kusnadi Sebagai Ketua DPRD Jatim

Yovie Wicaksono - 16 September 2019
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Kusnadi. Foto : (Super Radio/Nirwasita Gantari)

SR, Surabaya – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) yang diselenggarakan pada Senin (16/9/2019), menetapkan Kusnadi sebagai Ketua DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024.

Kusnadi menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan sehingga memperoleh kursi terbanyak pada periode 2019-2024. Ia juga menyatakan siap mengemban amanat rakyat Jawa Timur.

Selain itu, Kusnadi juga mengucapkan terima kasih kepada semua elemen PDI Perjuangan yang telah bekerja keras secara bersama-sama mampu memenangkan PDI Perjuangan dalam Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres di Jawa Timur

“Ini semua hasil kerja kita (PDI Perjuangan) bersama, saling bahu membahu, gotong royong, sehingga giliran kita mendapatkan hak memimpin DPRD Jatim. Semoga dengan tetap mempertahankan kesolidan dan selalu kerja sama bahu membahu, hasil yang luar biasa ini akan kita pertahankan di periode-periode selanjutnya,” ujarnya dalam doa bersama dan syukuran di kantor DPD PDI Perjuangan yang dihadiri jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, perwakilan pengurus DPC PDI Perjuangan dan elemen lainnya pada Senin (16/9/2019).

Terlebih, baru sekarang PDI Perjuangan memenangkan Pemilu dan memimpin Jawa Timur setelah 64 tahun lamanya.

Dalam rapat paripurna tersebut juga menetapkan empat wakil ketua yang akan mendampingi Kusnadi, yakni Abdul Halim Iskandar (PKB), Anwar Sadad (Gerindra), Ahmad Iskandar (Demokrat), dan Sahat Tua Simanjuntak (Golkar).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, setelah ini, DPRD Jatim akan melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya, yakni urusan legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Sesuai dengan tupoksinya DPRD yaitu urusan legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Setelah ini nanti akan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dimana didalamnya ada komisi dan badan-badan untuk menyusun kegiatan,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Untari menambahkan, dalam tradisi musyawarah di DPRD Provinsi, partai pemenang diminta memilih terlebih dulu. Guna mensinkronkan dengan program kerja Presiden Jokowi, ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan memilih Komisi E.

“Nanti dalam musyawarah kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan akan memilih Komisi E, karena kan Pak Jokowi fokusnya pada peningkatan sumber daya manusia dan kami ingin mensinkronkan dengan program kerja beliau,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.