Pentingnya Perlindungan Konsumen untuk Pemulihan Ekonomi

Yovie Wicaksono - 11 November 2020
Kepala Disperindag Jatim Drajat Irawan sedang melakukan pengawasan perlindungan konsumen. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk melindungi para konsumen yang memiliki peran penting dalam struktur perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur gencar melakukan sosialisasi terkait pentingnya upaya perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UU No 8 tahun 1999. 

Kepala Disperindag Prov. Jatim  Drajat Irawan mengatakan, untuk melindungi konsumen yang ada di Jatim, pihaknya secara aktif telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen (UPT PK) yang tersebar di lima kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Jawa Timur memiliki UPT PK yang tersebar di lima kab/kota diantaranya ada di Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro, dan Jember yang diikuti dengan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di masing-masing wilayah UPT PK,” ujar Drajat Irawan, Rabu (11/11/2020)

Pembentukan BPSK di Jawa Timur merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Beberapa cara yang dilakukan antara lain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pendekatan tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta melindungi para konsumen yang ada di Jawa Timur.

Drajat mengatakan, keberadaan UPT Perlindungan Konsumen diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsumen pada level mampu dengan poin Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 41,7. Sehingga target Kementerian Perdagangan RI pada 2020 yaitu poin sebesar 42,0 dapat tercapai. Pada level mampu artinya konsumen sudah mengenali haknya, namun belum aktif memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen.

“IKK ini merupakan alat ukur atau parameter tentang tingkat keberanian masyarakat sebagai konsumen apabila tidak puas terhadap produk dan pelayanan produsen, terlebih setelah pandemi Covid-19 ada perubahan pola perilaku perdagangan yang kini lebih banyak memanfaatkan sistem elektronik,” kata Drajat.

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan jumlah transaksi elektronik namun adanya peningkatan tersebut berbanding dengan jumlah konsumen yang belum memahami hak dan cara untuk melakukan transaksi elektronik secara aman.

Oleh karena itu, Pemprov. Jatim berkomitmen untuk terus berupaya dan mendukung perlindungan konsumen agar konsumen tidak hanya mengenali haknya, namun juga berani memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen.

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai penjualan empat marketplace terbesar di Indonesia pada Juni 2020 sebesar Rp. 20,64 triliun atau meningkat dari Mei 2020 sebesar Rp. 20,08 triliun. Dengan komoditi penyumbang terbesar dari peningkatan penjualan tersebut adalah komoditi makanan dan minuman serta peralatan olahraga. Kemudian juga alat kesehatan, peralatan komunikasi, kosmetik, perlengkapan rumah tangga, peralatan pendidikan, serta sandang.

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh BPSK, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2018 – September 2020) tercatat jumlah sengketa konsumen yang masuk sebanyak 402 pengaduan. Sebanyak 344 sengketa dapat diselesaikan dan 58 sengketa diselesaikan melalui jalur lain. Sebagian besar pengaduan konsumen terkait permasalahan di sektor finance/leasing/jasa non bank.

“Adanya kesadaran dan pemahaman terkait perlindungan konsumen yang semakin meningkat di Jatim menjadi fokus Pemprov. Jatim dalam upaya menumbuhkan perekonomian serta menambah tingkat kepercayaan akan produk lokal. Sehingga iklim usaha kondusif akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” kata Drajat.

 Drajat mengatakan, untuk memaksimalkan perlindungan pada konsumen, pihaknya juga telah menginisiasi terbentuknya Sistem Informasi Perlindungan Konsumen (Sipermen). Selain itu untuk meningkatkan literasi perlindungan konsumen, Disperindag Prov. Jatim menyampaikannya melalui pembentukan dan pelatihan Garda Indag, yakni sebuah wadah kerelawanan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang perlindungan konsumen yang melibatkan unsur pelaku usaha dan konsumen. 

“Kedepannya akan melibatkan sektor pendidikan (pelajar, mahasiswa, santri),” pungkas Drajat. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.