SR, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta telah melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang minim siswa. Evaluasi kali ini dilakukan dengan melihat perkembangan jumlah siswa dalam SMP tersebut dalam dua tahun ke depan.

“Kalau ada sekolah yang tidak ada muridnya, kami sepakat dengan MKKS ini dapat dilihat 4 tahun ke belakang. Kalau jumlah muridnya masih tetap saja, kita akan memberikan evaluasi dengan kesempatan dua tahun ke depan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi usai menerima audiensi MKKS SMP Swasta se-Kota Pahlawan di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/7/2023).

Selama dua tahun ke depan, Eri mengatakan, pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) akan memberikan pendampingan kepada SMP swasta tersebut. Maka dari itu, jika sudah didampingi selama dua tahun namun masih saja sepi peminat, bisa dilakukan merger dengan sekolah lain.

“Kita akan dampingi terus kalau tidak ada lagi, nanti kita akan berbicara dengan swasta. Karena kasihan, jika sekolah ini tidak dimerger, muridnya dua atau tiga, terus bagaimana operasional sekolah ini. Bukan berarti tahun ini dia tidak dapat murid, karena jika ditarik 4 tahun ke belakang pun, jumlah (muridnya) tetap sama,” jelas Eri.

Menurut Eri Cahyadi, ada sekira 10 SMP swasta di Kota Pahlawan yang sepi peminat selama 4 tahun ke belakang. Karena itu, pemkot bersama MKKS SMP swasta sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah yang sepi peminat tersebut.

“Kita mencoba berikan kesempatan, sepakat dengan MKKS dua tahun ke depan kita lihat jumlah muridnya seperti apa, dan juga sekolah akan menaikkan kemampuannya. Kalau misalnya dari dua tahun ke depan sudah tidak bisa lagi, ya sudah,” ujarnya.

Eri menambahkan, pada tahun ajaran 2023/2024 ini, ada sekira 17.044 anak yang diterima masuk SMP Negeri Surabaya. Sedangkan yang masuk ke SMP swasta, jumlahnya sekira 17.146 anak. Jumlah siswa yang diterima SMP Negeri ini turun selama dua tahun terakhir.

“Jika tahun-tahun sebelumnya, SMP Negeri itu bisa menerima sampai 20.000 siswa pada tahun 2021. Kemudian turun menjadi 19.000 siswa di tahun 2022,” kata Eri.

Ia menyebut, ada aturan Menteri Pendidikan yang mengatur terkait jumlah maksimal rombongan belajar (rombel) dan siswa pada SMP Negeri. Dimana jumlah rombel pada satuan pendidikan itu maksimal 10 dan jumlah peserta didik maksimal 32 anak per kelasnya.

“Sehingga aturan (Menteri) itu kita jalankan. Karena semakin banyak siswa, semakin banyak rombel, maka semakin tidak bisa murid itu dipantau oleh gurunya. Sehingga kita lakukan itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Eri menegaskan, SMP swasta di Kota Surabaya tidak ada kekurangan murid, meski banyak peminat yang ingin masuk ke sekolah negeri. Sebab, SMP Negeri di Surabaya pada tahun 2023 ini menerima 17.044 siswa.

“Yang SMP swasta, hari ini sudah ada 17.146 siswa yang terima SMP Swasta. Namun ada 4000 anak yang lulus (SD) yang belum dapat kita ketahui, tapi ini biasanya mondok (Pondok Pesantren). Ini yang sering terjadi nantinya kita akan lihat,” ujar Eri.

Eri juga menambahkan, pada tahun 2023, siswa yang masuk SMP swasta di Surabaya, jumlahnya terbanyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya, jumlah peserta didik yang masuk SMP swasta hanya sekitar 16.000 siswa.

“SMP swasta itu sebelum tahun 2023 menerima murid paling banyak 16.000. Tapi sekarang (di tahun 2023) menerima murid sekitar 17.000,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo mengatakan, pihaknya bersama pemkot akan menelusuri 4000 lulusan SD di Surabaya yang belum masuk ke SMP negeri maupun swasta. Jumlah lulusan itu jika tidak diterima ke SMPN, maka ia mempersilahkan masuk ke SMP swasta.

“Seperti arahan dari Pak Wali tadi, bahwa bagi yang belum masuk sekolah (negeri), monggo (silahkan) memilih sekolah swasta yang sesuai dengan kemampuannha, dan juga kebutuhan anaknya,” kata Erwin Darmogo.

Erwin juga menjelaskan, ada beragam pilihan SMP swasta di Kota Surabaya. Mulai dari SMP skala nasional hingga lembaga pendidikan yang berbasis agama. “Pilihlah yang dekat dengan rumah dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak,” jelasnya.

Sementara terkait dengan adanya SMP swasta yang jumlah muridnya tidak banyak, pihaknya menyatakan telah meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan. Baik itu pendampingan dari segi mutu pendidikan sekolah maupun terkait pembiayaannya.

“Tadi sudah disepakati kira-kira dua tahun ke depan, kalau tidak ada menunjukkan perubahan, berarti bisa di-merger. Tapi tentunya itu akan segera ditindaklanjuti melalui proses semuanya, harus ada komunikasi, baik antara Dispendik dengan MKKS, sekolah, juga yayasannya,” imbuhnya. (ag/red)

Tags: Eri cahyadi, Evaluasi Sekolah yang Minim Siswa, MKKS SMP Swasta, pemkot surabaya