Menko Polhukam : Ada Skenario Bangun Antipati Pada Pemerintah

Yovie Wicaksono - 22 May 2019
Menko Polhukam Wiranto. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR,  Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan ada niatan atau skenario untuk membuat kekacauan dan membangun antipati terhadap pemerintah yang sah di tengah upaya melakukan kesejahteraan bagi rakyat.

“Kesimpulannya ada niatan atau skenario untuk membangun antipati terhadap pemerintah yang sah dan membangun kebencian kepada pemerintah yang sedang melakukan upaya-upaya bagi kesejahteraan kita,” kata Wiranto dalam menanggapi aksi kerusuhan yang terjadi di Jakarta,  Rabu (22/5/2019).

Oleh karena itu,  ia berharap agar masyarakat tidak terpengaruh dan mewaspadai hal ini untuk tidak menerima penjelasan-penjelasan yang tidak rasional. Wiranto menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah,  negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Oleh karena itu kita sebenarnya sudah mengetahui dalang aksi tersebut dan aparat keamanan akan bertindak tegas,” kata Wiranto.

Untuk menghindari banyaknya berita bohong yang tersebar melalui media sosial pasca kerusuhan pada Selasa (21/5/2019) malam,  pemerintah akan melakukan pembatasan akses di media sosial untuk menjaga hal-hal negatif.  “Jangan sampai kita diadu domba sehingga persatuan di bulan suci Ramadan bisa terpengaruh,” kata Wiranto.

Sementara itu,  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan,  pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap. Dijelaskan bahwa ada beberapa platform media sosial yang dibatasi seperti Facebook,  Instagram,  Twitter serta messaging system yakni Whatsapp (WA).

“Kami melihat bahwa modusnya posting di media sosial seperti Facebook, Instagram dalam bentuk video, meme dan foto. Kemudian di screen shot dan viralnya di Whatsapp. Tapi nanti WA akan ada kelambatan upload video dan foto. Ini sementara secara bertahap,” kata Rudiantara.

Menurutnya,  pembatasan ini tidak bertentangan dengan UU ITE.  “UU ITE intinya ada dua. Satu meningkatkan literasi,  kemampuan,  kapasistas,  kapabilitas masyarakat tentang digital. Kedua, management konten termasuk melakukan pembatasan,” kata Rudiantara. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.