LBH Surabaya Terima Pengaduan Kasus Yuli

Yovie Wicaksono - 4 December 2019
Migran cum jurnalis warga, Yuli Riswati saat diterima oleh Kabid Perburuhan LBH Surabaya Habibus Shalihin di LBH Surabaya, Rabu (4/12/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, menerima pengaduan terkait kasus deportasi buruh migran cum jurnalis warga, Yuli Riswati, di Kantor LBH Surabaya, Jalan Kidal nomor 6, Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya, Rabu (4/12/2019).

Dengan didampingi Koordinator Divisi Advokasi AJI Surabaya, Yovinus Guntur, Yuli diterima dengan rekan-rekan LBH Surabaya, salah satunya Kabid Perburuhan LBH Surabaya Habibus Shalihin.

“Hari ini kami mendapatkan pengaduan dari mbak Yuli yang bekerja di Hong Kong sebagai buruh migran. Hal ini sebenarnya kita sama-sama melihat kasusnya mbak Yuli sebenarnya  terkait masalah tempat tinggal, visa kerja,” ujar Habibus.

Ia mengatakan, dalam pengaduan tersebut Yuli telah menyampaikan beberapa hal terkait masalah hak-haknya yang tidak terpenuhi.

“Kemudian ada beberapa, negara ini tidak hadir dalam konteks mbak Yuli dihadapkan dengan hukum yang ada di Hong Kong,” imbuhnya.

Habibus mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mempelajari dokumen-dokumen hukum di Hong Kong yang terkait dengan kasus Yuli.

“Kemudian LBH Surabaya mencoba mengklarifikasi kepada seluruh instansi pemerintahan yang kemudian menyangkut terkait dengan masalah migran yang ada di Hong Kong,” tegasnya.

Sementara itu, Yuli mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja migran sekaligus sebagai manusia merdeka yang sudah banyak terampas selama ia ditahan. Terlebih, selama di Hong Kong Yuli  tidak mendapatkan pendampingan hukum secara layak.

“Seperti saya takut kedepannya saya memiliki catatan buruk di Keimigrasian baik itu Imigrasi Hong Kong atau Imigrasi Indonesia dan mempengaruhi status hukum saya,” ujarnya.

Kemudian terkait nama baiknya, “Seperti bagaimana kasus saya menjadi sebuah kasus yang diputarbalikkan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saya merasa dirugikan baik secara material maupun secara mental,” imbuhnya.

Sekedar informasi, Yuli ditangkap pada 23 September 2019 dengan alasan melebihi izin tinggal yang habis pada Juli lalu. Yuli mengaku salah dan lupa mengurus visa kerja yang baru saat mengurus perpanjangan paspor. Menurut Yuli, biasanya masalah izin tinggal bisa diurus dengan mudah ketika masa waktu paspor dan kontrak kerja masih berlaku.

Pada 4 November 2019 Yuli menjalani sidang di Pengadilan Sha Tin. Hakim membaca keputusan menyatakan bahwa Yuli bersalah karena melanggar izin tinggal dan dikenakan hukuman wajib berkelakukan baik dan tidak melanggar hukum selama 12 bulan. Jika melanggar akan dikenakan sanksi 1000 HD. Yuli dikenakan biaya sidang sebesar 500 HD.

Yuli dan majikannya pun sudah berkoordinasi dengan kantor imigrasi. Namun dipersulit dan seluruh dokumennya berada di Castle Peak Bay Immigration Centre (CIC). (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.