KOWANI : Jangan Tunda RUU Perlindungan PRT

Yovie Wicaksono - 14 July 2020
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto Wiyogo dalam diskusi daring yang bertajuk “Pentingnya UU Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia”, Senin (13/7/2020). Foto : (Super Radio)

SR, Jakarta – Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menilai pentingnya pengesahan RUU Perlindungan PRT untuk memberikan pengakuan, perlindungan, kesejahteraan PRT sebagai pekerja dan sebagai warga negara Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 serta merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs).

Disamping itu, RUU Perlindungan PRT juga akan meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan PRT sebagaimana pekerja umum lainnya, serta memperjuangkan hak dan kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja sebagaimana warga negara.

“Perlindungan PRT bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi merupakan harkat dan martabat bangsa Indonesia, karena itu RUU Perlindungan PRT tidak bisa ditunda lagi, sangat mendesak, urgent, dan utama,” kata Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto Wiyogo dalam diskusi daring yang bertajuk “Pentingnya UU Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia”, Senin (13/7/2020).

“Sungguh besar harapan KOWANI agar RUU Perlindungan PRT ini dapat segera diwujudkan. Marilah kita kesampingkan adanya konflic of interest, orientasi pribadi, dan berfokus pada bagaimana kita dapat mengubah mindset bahwa PRT adalah suatu pekerjaan yang mulia, mereka adalah bagian integral dari pembangunan bangsa,” imbuhnya.

Disebutkan juga, PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan. Dengan demikian, lanjutnya, PRT berhak atas hak-haknya sebagai pekerja.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, amanat dari UUD 1945 dan Pancasila mengatakan sudah sepantasnya perlindungan pekerja rumah tangga dijamin dengan baik oleh semua orang.

“Urgensi dari lahirnya suatu peraturan perundang-undangan adalah tidak hanya untuk mengisi kekosongan hukum semata, melainkan memberikan perlindungan dan pengakuan bagi PRT sebagai pekerja sehingga hak-hak normatifnya terpenuhi sama dengan pekerja pada umumnya,” ujarnya.

Bintang menegaskan, sudah menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan serta rasa aman dan nyaman bagi segenap warganya, termasuk bagi PRT. Terlebih, keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang urusan rumah tangga dan urusan sehari-hari, terutama apabila didalam rumah tangga tersebut terdapat balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, maupun lansia.

“Tidak hanya itu, PRT juga memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang sangat besar. Tidak hanya sekedar menjaga kebersihan lingkungan keluarga, tetapi juga kesehatan, kenyamanan dan ketentraman di lingkungan keluarga tempat ia bekerja,” ujarnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.