Kebebasan Pers Terancam, Dewan Pers Gelar Safari

Yovie Wicaksono - 31 October 2019
Diskusi Publik “RKUHP dalam Perspektif Kemerdekaan Pers” di Surabaya, Kamis (31/10/2019). Foto : (Super Radio/Nirwasita Gantari)

SR, Surabaya – Dewan Pers menggelar Diskusi Publik “RKUHP dalam Perspektif Kemerdekaan Pers” di Surabaya, Kamis (31/10/2019). Diskusi ini untuk membahas mengenai beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengancam kebebasan pers.

Hadir dalam diskusi publik ini, perwakilan media massa di Surabaya, Ahli Pers, NGO dan kalangan akademisi dari berbagai Universitas di Surabaya.

“Kita sediakan ruang untuk memberi masukan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Karena undang-undang ini nanti akan terkena kepada seluruh masyarakat, terhadap konsekuensi dari undang-undang itu,” ujar Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh saat ditemui Super Radio.

Nuh mengatakan, setelah di Surabaya, pihaknya akan melakukan safari di Jogjakarta, Makassar serta daerah lain di Indonesia, untuk menampung beragam masukan terkait ancaman terhadap kebebasan Pers di RKUHP.

“Nanti Insya Allah akan keliling, setelah Surabaya, tanggal 1 November di Yogyakarta dan minggu depan di Sumatera. Intinya di setiap pulau besar kita akan menampung masukan dari berbagai pihak,” imbuhnya.

Hasil dari diskusi publik di tiap daerah nantinya akan dikompilasi, diolah dan dari hasil pandangan tersebut akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden agar ditindaklanjuti.

“Setelah berkeliling itu nanti akan dikompilasi, diolah lagi dari berbagai daerah, kemudian kita mengeluarkan pernyataan resmi hasil pandangan dari berbagai daerah maupun kalangan, dan nantinya kita sampaikan kepada pihak DPR dan Presiden,” tandasnya.

Nuh mengatakan, kemerdekaan pers di Indonesia harus bersifat mutlak, tetapi tidak boleh keluar dari koridor Pancasila dan UU 1945.

Dalam diskusi publik ini, hadir sebagai pembicara Agung Dharmajaya (Ketua Komisi Hukum Dewan Pers), Herlambang Perdana (Ahli Pers Dewan Pers), M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi YLBHI), Yadi Hendriana (Ketua IJTI) serta Kombes Pol Frans Barung Mangera (Kadiv Humas Polda Jatim). Sedangkan Muhammad Nuh sendiri didaulat sebagai Keynote Speaker. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.