SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan masalah kesehatan sangat fundamental untuk diselesaikan. Dia meminta agar tidak ada lagi anak yang mengalami kekurangan gizi, mengingat Indonesia saat ini merupakan negara dengan pendapatan menengah.

“Jangan ada lagi masalah gizi buruk. Entah itu hanya satu anak, dua atau tiga anak, apalagi lebih dari itu harus segera diselesaikan,” ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi ini pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2017 di Bidakara, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Menurut Jokowi, tidak ada anak yang pantas kehilangan nyawa karena penyebab penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Untuk itu, dia berharap peran aktif Puskesmas, khususnya Kepala Dinas Kesehatan untuk lebih mengenalkan bahkan mengarahkan masyarakat pada kesehatan dan pentingnya pencegahan, khususnya melalui pendekatan keluarga.

“Kuncinya jangan menunggu. Datangi. Pendekatan terhadap keluarga ini sangat diperlukan. Menjadi kepuasan pribadi bila kita bisa mengantarkan bangsa kita, mengantarkan anak-anak kita menuju Indonesia Emas. Tugas kita itu,” tegas Jokowi.

Dia juga menegaskan, perubahan mindset di kalangan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Puskesmas jangan bangga bila memiliki banyak pasien. “Kita kembalikan masyarakat kepada pola hidup sehat, gerakkan ke sana. Arahkan ke pencegahan sejak dini. Beritahu masyarakat, mana yang boleh, mana yang sehat dan mana yang tidak sehat,” katanya.

Jokowi menekankan peran serta lintas sektoral untuk bersama-sama berperan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), karena tidak mungkin Kementerian Kesehatan bekerja sendirian menyelesaikan permasalahan kesehatan tanpa bantuan dari sektor lainnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, kesediaan Presiden Jokowi mendukung upaya Kemenkes melakukan intervensi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil dan balita yang rawan mengalami permasalahan gizi kurang energi kronik (KEK) diharapkan dapat menjadi katalisator keberhasilan program kesehatan, terutama di bidang gizi.

PMT diharapkan dapat berdampak pada peningkatan status kesehatan ibu dan balita. Namun perlu disadari, perbaikan gizi masyarakat harus diikuti dengan perbaikan lingkungan tempat tinggal, pola asuh serta pemantauan secara berkala pada ibu hamil agar tidak kembali menjadi kurang energi kronis dan balita tidak menjadi kurus kembali.

“Kita pasti sangat mendambakan memiliki anak-anak, generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga diharapkan 20 sampai 40 tahun yang akan datang anak-anak Indonesia mampu berkompetisi dengan negara lain. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar untuk dipenuhi adalah pemenuhan gizi bagi anak-anak sebagai calon aset bangsa,” kata Nila.

 

Sekedar informasi, kesehatan merupakan satu dari enam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, pelaksanaan urusannya diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi warga negara. Kesehatan secara bertahap diserahkan kewenangannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (ns/red)

Tags: Dinkes, ibu hamil, Jokowi, Menkes