Dewan Jatim Ingin Pemerintah Kembali Anggarkan Santunan Kematian Bagi Korban Covid-19

Yovie Wicaksono - 6 March 2021
Anggota DPRD Jawa Timur, Agustin Poliana saat serap aspirasi masyarakat di Kelurahan Kupang Krajan Surabaya, Jumat (5/2/2021). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur, Agustin Poliana berharap pemerintah pusat kembali menganggarkan santunan ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19.

Hal itu disampaikannya menanggapi dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penghentian pemberian santunan, karena tidak tersedianya alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 bagi ahli waris pada Kementerian Sosial.

SE Kemensos itu tertuang di Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat COVID-19 yang diterbitkan tertanggal 18 Februari 2021 dan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia.

“Mudah-mudahan nanti di perubahan anggaran di Pemerintah Pusat bisa menganggarkan kembali. Itu yang kami harapkan. Jangan dipotong hanya karena sepotong surat terus harapan masyarakat terabaikan,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim ini usai serap aspirasi masyarakat di Kelurahan Kupang Krajan Surabaya, Jumat (5/3/2021).

Agustin mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang kecewa dengan kebijakan tersebut. Apalagi untuk mengurus proses pencairan santunan, masyarakat telah mengorbankan waktu, tenaga, hingga dana.

“Ini kan membingungkan dan mengecewakan warga. Dari sekian yang mengurus hanya ada beberapa yang cair. Apalagi mereka sudah terlanjur mengurus sejak tahun lalu, terus muncul edaran tersebut ya pasti mereka kecewa sekali,” tandasnya.

Sementara itu, Suhadi, salah satu warga RW 3 Kelurahan Kupang Krajan Surabaya, mengatakan, telah mengurus santunan sejak September 2020, namun hingga kini belum diterima.

“Adik saya meninggal dunia karena Covid pada September 2020 dan sampai sekarang saya mengurus belum ada hasilnya, padahal ngurus dari kelurahan sampai ke Dinsos sulitnya bukan main. Biaya kita keluarkan dengan mengurus ahli waris semua yang saya perjuangkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pengurusan dari kelurahan sampai kecamatan membutuhkan waktu hampir dua bulan, kemudian di Dinkes membutuhkan waktu satu bulan setengah, dan di Dinsos hingga sekarang, tiga bulan lamanya belum ada jawaban.

“Yang kami tanyakan apakah dana santunan itu benar-benar cair atau tidak, itu saja. Karena sampai sekarang saya tanya Dinsos bilangnya tunggu saja nanti di transfer ke rekening, tapi saya cek sampai sekarang pun belum ada. Karena untuk mengurus itu semua kita hampir habis dua juta, belum lagi tenaga dan waktu,” katanya.

Sekedar informasi, sebelumnya, Surat Edaran Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Adi Wahyono menyebutkan tentang santunan Rp 15 juta bagi ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat infeksi Covid-19.

Surat edaran tersebut merujuk keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Sosial. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.