Desak Pengesahan RUU P-KS, Massa Datangi DPRD Jatim

Yovie Wicaksono - 17 September 2019
Aksi damai dan hearing dengan anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk mendesak pengesahan RUU P-KS, Selasa (17/9/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Ratusan massa pemerhati Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jawa Timur (GEMAS Jatim) menggelar aksi damai dan hearing dengan anggota DPRD Jatim, Selasa (17/9/2019).

Koordinator Forum Pengada Layanan (FPL) wilayah Jatim – Bali, Nunuk Fauziyah mengatakan selain membawa tuntutan sebelumnya, pihaknya ingin mengajak para anggota DPRD Jatim untuk deklarasi mendorong pengesahan RUU P-KS sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014 – 2019 berakhir pada 30 September.

“Kami datang kemari ingin mengajak teman-teman DPRD Jatim bersedia mendeklarasikan, menyatakan dengan sungguh-sungguh bersama kami untuk mendorong RUU P-KS ini segera disahkan,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, mereka ditemui  anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Erma Susanti dan Hari Putri Lestari, serta dari Fraksi PKB, yakni Anik Maslachah, Umi Zahro, Ufiq Zuraida, dan Khozanah Hidayati.

Para anggota DPRD tersebut menyatakan, Jawa Timur satu suara, yakni mendukung agar RUU P-KS segera disahkan.

“Jawa Timur pasti mendukung itu, sehingga kita punya payung hukum khusus bagi pencegahan kekerasan seksual, perlindungan, dan penanganan korban kekerasan seksual,” ujar Erma yang juga Wakabid Perempuan dan Anak DPD PDI Perjuangan Jatim.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah menambahkan, pihaknya memastikan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Panja RUU P-KS Komisi VIII DPR RI.

Dalam aksi ini, massa juga meminta untuk bertemu dengan perwakilan dari Fraksi PKS, PAN, dan PPP yang dinilai kontra dengan pengesahan RUU P-KS tersebut.

“Kita ingin bertemu dengan PKS, PAN, dan PPP yang menentang pengesahan RUU PKS, apa alasan mereka menolak?. Fakta yang kita temukan di lapangan banyak kasus kekerasan seksual berkedok agama dan mereka bersarang di partai-partai yang mengatasnamakan agama,” ujar salah satu peserta aksi dari Arek Lintang (ALIT) Yuliati Umrah.

Namun keinginan tersebut tidak terpenuhi, karena anggota fraksi yang dimaksud tidak berada di lokasi.

Pada akhir aksi, para anggota DPRD Jatim menandatangani berita acara yang berisikan DPRD Jatim mendukung dan mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU P-KS.

Mereka juga memberikan pernyataan secara lisan maupun tulisan bermaterai yang disebarluaskan secara nasional sebelum masa jabatan DPR RI periode ini habis.

Apabila dikemudian hari tidak ada tindak lanjut, GEMAS Jatim menegaskan akan mengambil sikap tegas kepada DPRD Jatim, agar lebih progresif dalam melihat setiap regulasi terkait kekerasan seksual. (fos/red) 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.