Bali, Provinsi Pertama yang Seluruh Tanahnya Bersertipikat Tahun Ini

Yovie Wicaksono - 14 June 2019
Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung sertipikat hak atas tanah masyarakat dari sejumlah wilayah di Provinsi Bali, pada Jumat (14/6/2019). Foto : (Biro Pers Presiden)

SR, Bangli – Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 3.000 sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat dari sejumlah wilayah di Provinsi Bali, dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden di lapangan umum Kilobar, Kabupaten Bangli, pada Jumat (14/6/2019).

Presiden mengatakan, Provinsi Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang mana seluruh bidang tanahnya akan bersertipikat dan diperkirakan akan dapat terbit seluruhnya pada tahun 2019 ini.

“Patut bersyukur, khusus untuk Provinsi Bali nanti yang pertama semua sertipikat selesai tahun ini. Tadi Pak Menteri Agraria menyampaikan, Bali adalah provinsi pertama yang semuanya sudah pegang sertipikat,” ujarnya saat memberikan sambutan penyerahan sertipikat.

Meski demikian, perlu diakui bahwa di seluruh wilayah Indonesia masih terdapat puluhan juta bidang tanah yang masih belum bersertipikat. Padahal sertipikat tersebut merupakan bukti hukum atas kepemilikan tanah atau lahan.

“Di seluruh Indonesia ini masyarakat yang pegang sertipikat harusnya 126 juta. Tetapi sampai 2014 kemarin yang pegang baru 46 juta. Berarti masih kurang 80 juta,” ucap Presiden.

Untuk mempercepat penerbitan sertipikat tersebut, pemerintah sejak 2015 telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mempermudah rakyat untuk mendapatkan sertipikat atas tanah yang mereka miliki. Dengan program tersebut, penerbitan sertipikat dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya dapat terealisasi.

Dalam tahun-tahun sebelumnya, pemerintah hanya dapat melakukan penerbitan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat hanya sebanyak kurang lebih 500 ribu sertipikat tiap tahunnya secara nasional.

“Di 2015 saya sampaikan kepada Pak Menteri Agraria, enggak bisa begini terus. Saya minta tahun depan itu 5 juta, tahun depannya lagi 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. Sehingga kita hitung-hitung, kita perkirakan, tahun 2025 itu seluruh sertipikat sudah bisa diberikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertipikat itu salah satunya disebabkan karena sulit dan lamanya melakukan pengurusan sertipikat ini. Presiden Joko Widodo bahkan merasakan sendiri hal itu.

“Saya mengalami mengurus sertipikat bukan hitungan bulan, tapi tahun. Saya harus bicara apa adanya,” tuturnya.

Program PTSL yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan berupaya untuk mengurangi kendala tersebut dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Cepatnya pelayanan dan penerbitan sertipikat tersebut diakui oleh seorang warga di Bali yang hadir dalam acara penyerahan sertifikat hari ini.

“Urus sertipikat enggak sampai satu bulan. Pendaftaran, sudah itu diukur. Setelah diukur itu pemberkasan, selanjutnya ada sidang. Setelah sidang sudah selesai,” kata Adi Jaya, warga yang datang dari Kabupaten Tabanan.

Untuk diketahui, sertipikat yang diserahkan oleh Presiden Jokowi hari ini mencakup bidang tanah yang berasal tujuh kota dan kabupaten yang ada di Bali. Ketujuhnya ialah Kota Denpasar dengan 25 bidang tanah, Kabupaten Badung dengan 100 bidang tanah, Kabupaten Gianyar dengan 300 bidang tanah, Kabupaten Klungkung dengan 500 bidang tanah, Kabupaten Bangli dengan 1.000 bidang tanah, Kabupaten Karangasem dengan 750 bidang tanah, dan Kabupaten Tabanan dengan 325 bidang tanah. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.