Anis – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud Akan Ajukan Sengketa Hasil Pilpres 2024 ke MK

Yovie Wicaksono - 21 March 2024

SR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,83% dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil suara Pemilu 2024 tingkat nasional di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam.

Penetapan KPU ini membuat kubu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD merasa tidak puas. Mereka disebut akan mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuai ketentuan UU Pemilu dan Peraturan MK, kedua kubu memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan sengketa hasil ke MK. Lalu, sengketa tersebut akan diperiksa, diadili dan diputuskan oleh MK dalam waktu 14 hari. Sesuai aturan, MK bakal memutuskan sengketa hasil Pilpres tersebut pada 16 April 2024.

Dalam sengketa hasil Pilpres di MK, kubu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD merupakan Pemohon dan mereka menggugat KPU sebagai Termohon. Sementara Pihak Terkait adalah pemenang Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU, yakni pasangan Prabowo-Gibran dan pemberi keterangan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Berikut ini adalah tahapan lengkap sidang hingga putusan sengketa Pilpres 2024 di MK:

20 Maret 2024
Penetapan hasil Pilpres 2024

21-23 Maret 2024
Pengajuan sengketa hasil Pilpres ke MK, paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil oleh KPU

25 Maret 2024
– Registrasi permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik atau e-BRPK.
– Penerbitan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK)
– Penyampaian salinan permohonan ke KPU selaku termohon dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan

25-26 Maret 2024
– Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait
– Ketetapan Pihak Terkait

26-27 Maret 2024
Pemberitahuan sidang perdana kepada Pemohon (kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud), Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu

28 Maret 2024
Sidang perdana berupa sidang pleno pemeriksaan pendahuluan. Pada sidang ini, MK memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pemohon serta pengesahan alat bukti pemohon

28 Maret-1 April 2024
Pengajuan jawaban Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu

2-5 April 2024
Sidang pleno pemeriksaan persidangan yang meliputi sejumlah kegiatan:
– memeriksa permohonan pemohon
– Memeriksa jawaban Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu
– Mengesahkan alat bukti
– Memeriksa alat bukti tertulis
– Mendengar keterangan saksi
– Mendengar keterangan ahli

8-15 April 2024
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di mana para hakim MK akan membahas perkara sengketa hasil dan pengambilan putusan.

16 April 2024
Sidang pleno pengucapan putusan sela atau putusan akhir atau ketetapan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.