Anggota DPRD Jatim Dorong Pencegahan Narkoba Masuk Kurikulum Sekolah

Yovie Wicaksono - 7 October 2019
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Hari Putri Lestari. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi PDI Perjuangan, Hari Putri Lestari mendorong pencegahan narkoba masuk dalam kurikulum sejak tingkat sekolah dasar (SD).

Terlebih, menurutnya saat ini banyak mafia narkoba meracuni murid SD dengan mencampurkan ke makanan, permen, atau jeli.

Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah harus memberi pemahaman akan bahaya dan sanksi bagi pengedar. Pencegahan juga dapat dilakukan berupa tes urin bagi murid SD dan SMP.

“Kurikulum penting, pendidikan pencegahan narkoba mulai SD, karena di SD sudah ada yang meracuninya bentuk permen. Kalau TK kan diantar, makan disuapi orang tua. Kalau SD makan sendiri,” ujar perempuan yang akrab disapa Tari tersebut usai menerima kunjungan LSM anti narkoba, di DPRD Jatim, Senin (7/10/2019).

Tari berharap ada pencegahan dengan sosialisasi yang dimasukkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan tahu akan bahaya narkoba bagi Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan kualitas SDM dan pemberantasan narkoba ini juga menjadi program Presiden RI Joko Widodo mulai dari ibu hamil (pembentukan janin) sampai sudah dewasa.

“Harapannya dimasukkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Jadi diingatkan bahaya narkoba bahwa ini terkait SDM,” katanya.

Tari menambahkan, mengacu data internasional, jika pengguna narkoba diatas 2 persen dari jumlah penduduk, maka masuk dalam kategori bahaya. Maka sangat ironis, pecandu narkoba di Jatim mencapai 2,5 persen dan menduduki peringkat pertama pecandu narkoba di Indonesia.

“Data internasional kalau jumlah pengguna narkoba diatas 2 persen itu bahaya. Namun dalam pertemuan tadi datanya 2,5 persen dari jumlah penduduk jatim,” ujarnya.

Tari menegaskan, aspirasi para LSM akan disampaikan ke fraksinya dan komisi yang terkait. Mengingat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk. Meski demikian, dirinya akan melihat pos anggaran pendidikan dan kesehatan. Dia ingin mengetahui apakah dana yang dialokasikan digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan sudah memadai.

“Kita sifatnya masih menampung karena AKD belum terbentuk. Maka akan kita sampaikan ke fraksi dan komisi. Akan melihat pos anggaran pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Sementara terkait rumah rehabilitasi di Surabaya, Tari menyayangkan seluruhnya sudah penuh. Akibatnya para pecandu dari Surabaya dititipkan di rumah rehabilitasi Malang.

“Jadi nanti selain melihat APBD, juga melihat infrastruktur, seperti rumah penampungan, apakah memadai atau tidak,” terangnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.