Wiranto : Tidak Ada Kerusuhan di Bandara Palu

Yovie Wicaksono - 2 October 2018
Situasi di Bandara Palu, Sulawesi Tengah. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kerumunan massa yang berada di bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah bukanlah kerusuhan.

“Ada penumpukan masyarakat yang cukup besar, sekitar 3 ribu yang disampaikan kepada saya. Sejak kemarin pada saat saya di sana (Bandara Sis Al Jufri), saya melihat masyarakat berkumpul di sana. Terutama para pendatang, mereka ingin kembali, ingin segera keluar dari Palu,” ujar Wiranto di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Ia mengatakan,  kejadian tersebut berawal dari tidak adanya penerbangan komersil, sehingga masyarakat beramai-ramai ke bandara meminta naik pesawat Hercules milik TNI AU yang membawa perlengkapan, membawa tenda, dan membawa bahan makanan yang datang dari daerah lain.

“Saat kembali, mereka ingin ikut ke Makassar, jumlahnya besar antara yang ingin ikut dengan jumlah pesawat sangat tidak seimbang. Walaupun kita sudah mempersilahkan tapi teratur, makin lama makin banyak, dari mulut ke mulut ada informasi mengenai penerbangan gratis dari angakatan udara. Nah banyaklah datang ke bandara, kelihatannya memang jadi rusuh tapi bukan, sudah dapat dijelaskan, sabar,” katanya.

Untuk mengatasi semakin ramainya masyarakat yang datang ke bandara, pemerintah sudah menyiapkan kapal KRI Makassar yang mengangkut pasukan untuk digunakan sebagai sarana transportasi dari Palu ke Makassar.

“KRI Makassar yang mendarat di sana membawa pasukan, itu dapat membawa 1.000 orang sekali angkut. Agak reda tadi, ada beberapa yang mau diarahkan untuk naik kapal. Tinggal nanti, saya sudah komunikasi dengan BNPB, tolong diatur angkutan dari bandara ke pelabuhan laut. Tentu nanti semua diatur Satgas di sana,” ujar Wiranto.

Selain kejadian kerusuhan di bandara,  pemerintah juga memonitor kejadian di Palu,  dimana ada informasi mengenai penjarahan.

Wiranto tidak sependapat apabila tindakan warga Palu dan sekitarnya yang terkena musibah disebut sebagai penjarahan, tetapi pengambilan barang karena terjadi di situasi darurat.

“Saya sendiri baru lihat tadi malam, saya tiga hari di sana. Saya lihat langsung bahwa ada perbedaan antara penjarahan dan pengambilan barang dari toko terutama makanan dan minuman,” ujarnya.

Wiranto mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena warga merasa tertekan dan panik pasca terjadinya bencana gempa serta tsunami, serta suplai makanan dan minuman sangat terbatas. Pemerintah bersepakat untuk membuka minimarket di lokasi terdekat dari pengungsian warga dan membaginya kepada masyarakat terdampak. Nantinya, semua barang-barang yang diperuntukkan kepada warga akan diganti oleh pemerintah.

“Karena keterbatasan suplai makanan dan minuman, tentu mereka akan mengambil barang-barang dari toko makanan dan minuman itu. Tapi kemarin kita rapat, kemudian kita bijaksanakan ada Mendagri, ada saya, Gubernur, Kapolda, Pangdam, Panglima TNI, kita bicarakan lebih baik daripada penjarahan liar, lebih baik kita buka minimarket itu ambil barangnya nanti diganti oleh uang,” katanya.

Wiranto berharap semua pihak tidak lagi memakai istilah penjarahan yang lebih berkonotasi negatif tersebut.

“Kemudian sebenarnya istilah penjarahan itu kurang tepat karena memang akan dibayar. Ini akan kita atur, termasuk bahan bakar. Saya jelaskan bahwa sebenarnya istilah penjarahan perlu dikoreksi. Kemungkinan ada, tapi sementara ini kebijakan kita begitu,” kata Wiranto. (ns/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.