Wiranto Minta Masyarakat Aktif Tolak Paham yang Kacaukan Ideologi Bangsa

Petrus - 17 May 2017
Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman hakim Saifuddin, dalam sebuah diskusi di Jakarta (foto : Superrradio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta masyarakat berperan aktif mengambil bagian, dalam menolak paham baru yang akan menciptakan kekacauan ideologi bangsa. Karena paham tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional.

“Penyebab munculnya radikalisme dan terorisme selain pengaruh lingkungan global juga disebabkan oleh euforia kebebasan yang berlebihan, penegakan hukum yang kurang kuat, juga sangat dipengaruhi oleh disparitas ketimpangan sosial ekonomi yang belum terselesaikan,” kata Menko Polhukam Wiranto dalam acara Diskusi Media di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Saat ini, menurut Wiranto, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan sifatnya sudah multidimensi karena dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dikatakan, perkembangan kejahatan terorisme global telah menunjukan peningkatan yang cukup signifikan baik modus, kuantitas maupun kualitasnya.

“Kejahatan terorisme global itu disinyalir mempunyai hubungan dengan terorisme di banyak negara termasuk Indonesia. Hal ini terungkap dari fakta adanya keterkaitan dengan jaringan militan lokal dengan jaringan terorisme internasional,” kata Wiranto.

Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda harus mampu memahami sekaligus mengaplikasikan Empat Konsensus Dasar dalam kehidupan sehari-hari yaitu memiliki wawasan kebangsaan, berkarakter, beretika moral budaya, dan rasa kebangsaan yang kuat.

Kemenko Polhukam bersama dengan kementerian di bawah koordinasi pun telah menyiapkan sejumlah program dalam rangka pemantauan Empat Konsensus Dasar Bangsa, yaitu mendorong pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Optimalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM), pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

“Pemerintah juga terus memantapkan program revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional untuk melaksanakan tugas bela negara,” kata Wiranto.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.