Whisnu : Penghitungan Ulang Berpotensi Memperkeruh Suasana dan Menghambat Tahapan Pemilu 2019.

Yovie Wicaksono - 23 April 2019
Ketua DPC PDI Perjuangan Whisnu Sakti Buana. Foto : (gesuri.id)

SR, Surabaya – Ketua DPC PDI Perjuangan Whisnu Sakti Buana menilai sikap Bawaslu Kota Surabaya yang meminta penghitungan ulang 8.146 TPS sangat potensial memperkeruh suasana dan potensial menghambat tahapan Pemilu 2019.

“Rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS se-Kota Surabaya, yang telah bekerja dengan kelelahan luar biasa, mulai pagi saat Hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh,” ujar Whisnu.

Selain itu, Whisnu melanjutkan, Bawaslu sendiri memiliki pengawas di seluruh TPS yang dibayar  negara. Sehingga pengawasan atas TPS, semestinya otomatis dilakukan oleh para aparatur Bawaslu, terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran. “Jika semua TPS dihitung ulang, maka mubazir negara membayar seluruh pengawas TPS se-Kota Surabaya, dengan anggaran besar,” imbuhnya.

Whisnu juga memberikan fakta bahwa kekeliruan-kekeliruan penghitungan suara di level TPS, sudah otomatis dilakukan pembetulan di tingkat yang lebih atas, yakni di forum PPK yang melibatkan PPS, aparat Bawaslu dan saksi-saksi parpol.

“Kesalahan itu bisa dipahami sebagai akibat kelelahan manusia yang luar biasa dari para KPPS dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, Pileg dan Pilpres. Semua mengakui kelelahan hebat itu, sehingga wajar jika tidak terjadi salah penjumlahan,” ujarnya.

Fakta lainnya adalah kekeliruan di level TPS tidak saja menyangkut suara parpol, tetapi juga ditemukan di rekap suara Caleg DPD yang non-parpol. Namun, kesalahan itu langsung dikoreksi di forum PPK.

Menurut Whisnu, mayoritas penghitungan suara di TPS, dan pencatatan di dokumen C1 KPU, Bawaslu dan saksi-saksi parpol, diamini benar di forum PPK. Karena data-data yang dipresentasikan satu sama lain terjadi kesesuaian alias cocok. “Bagaimana mungkin Bawaslu meminta rekap TPS-TPS yang benar ini agar diulang kembali?” imbuhnya.

Whisnu melanjutkan, PDI Perjuangan sebagai salah satu kontestan Pemilu 2019, berkepentingan agar keseluruhan tahapan Pemilu berlangsung Luber dan Jurdil. “Hal-hal yang sudah benar, jangan dirubah. Termasuk banyak rekap suara yang benar di TPS-TPS di mana suara PDIP kalah. Jangan diotak-atik. Biarkan hasilnya murni. Karena jika hasil itu terus dipersoalkan, maka ini akan mengganggu secara serius penyelesaian tahapan Pemilu 2019 di Kota Surabaya,” ujarnya.

PDI Perjuangan melihat hal-hal yang keliru di level TPS telah otomatis dilakukan koreksi, pembetulan, di forum PPK yang melibatkan semua pihak, transparan dan akuntabel.

“PDI Perjuangan meminta Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo untuk mempercayai kinerja penyelenggara Pemilu di level TPS, kelurahan dan kecamatan, termasuk aparatur KPU dan Bawaslu sendiri. Biarkan mereka bekerja dengan normal, dan diawasi semua mata. Tidak usah diintervensi dari atas,” ujar Whisnu.

PDI Perjuangan Kota Surabaya juga melihat sikap Bawaslu dan dan surat No. 436 tertanggal 21 April 2019 punya indikasi kuat untuk memenuhi pesanan Caleg-Caleg yang terancam tidak lolos, karena suaranya pas banderol dan tidak mendapat kepercayaan rakyat di bilik-bilik suara.

“Sikap dan surat Bawaslu semakin menambah kecurigaan bahwa sejak lama diantara personel Bawaslu punya link, koneksitas, dengan Caleg-Caleg tertentu. Bahkan, terjadi pergunjingan dan berhembus isu luas, bahwa koneksitas bahkan telah berakar hingga pengawas-pengawas TPS,” ujarnya.

Sebagai peserta Pemilu, Whisnu mengatakan, PDI Perjuangan akan melawan seluruh upaya yang akan merusak kemurnian suara rakyat di Pemilu 2019 dengan cara konstitusional.

“PDI Perjuangan juga berharap KPU  Kota Surabaya dan aparatur di level  kelurahan dan kecamatan, tetap taat azas dan prosedur. Lalukan koreksi jika ada kekeliruan, benarkan jika hasilnya memang benar,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.