Warga dan Pemkot Kediri Galang Bantuan untuk Korban Gempa Lombok

Petrus - 14 August 2018
SR, Kediri – Prihatin dengan penderitaan korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial Kota Kediri mengakomodir bantuan dari masyarakat untuk para korban.
Rencananya, bantuan untuk korban bencana yang telah dihimpun dari masyarakat, akan dikirimkan ke Lombok pada 20 Agustus 2018. Bantuan itu berupa uang, pakaian, dan makanan. Uniknya, bantuan makanan yang dikirimkan berupa bumbu pecel khas Kediri.
Makanan berupa bumbu pecel yang akan dikirim total seberat 1 kwintal, dan dikemas dalam ukuran 100 gram sebanyak 1.000 bungkus. Jika dinominalkan dalam bentuk uang, 1 kwintal bumbu pecel siap saji itu diperkiran senilai Rp. 2.600.000.
Menurut Eko Budi Santoso, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Kediri, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi keinginan masyarakat untuk membantu korban bencana gempa di Lombok.
Eko Budi Santoso mengatakan, pengiriman bumbu atau sambel pecel ini merupakan saran atau rekomendasi dari Dinsos Provinsi Jawa Timur, agar membantu dalam bentuk makanan siap saji.
Ia menilai, bumbu pecel merupakan produk makanan unggulan yang menjadi ciri khas Kediri. Selain itu, pengiriman bumbu pecel dianggap lebih tahan lama serta cepat untuk disajikan.
“Cara membawanya pun juga mudah, ini merupakan salah satu bentuk Kepedulian masyarakat dan Pemerintah Kota Kediri.” Ujar Eko, Selasa (14/8/2018).
Selain pengiriman dalam bentuk makanan, Dinas Sosial Kota Kediri juga menerima sumbangan dari salah satu perkumpulan Jasa Transportasi Online di Kediri.
“Mereka yang biasa mangkal di perempatan jalan Kelurahan Bence, kemarin menyerahkan bantuan sosial beruapa uang Rp. 4.130.000. Serta satu kardus berisi pakaian layak pakai,” tuturnya.
Bantuan ini kata Eko, nantinya akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk pendistribusiannya.
Eko menyarankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penghimpunan dana untuk korban bencana gempa, hendaknya menggunakan identitas yang jelas serta harus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pemda setempat.
“Tentunya, teman teman harus menyadari bahwa itu adalah hal yang positif. Tetapi jangan kita biarkan secara pribadi-pribadi. Pemerintah harus bertahap untuk memberikan izin atau pemberitahuan untuk melakukan hal hal yang positif. ” ungkapnya.(rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.