Warga dan Aktivis Lingkungan Peringati 12 Tahun Semburan Lumpur Lapindo

Petrus - 29 May 2018
Seorang aktivis lingkungan memasang bendera kecil bertuliskan kode nama kimia logam berat dalam udara di sekitar lumpur Lapindo (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Sidoarjo – Belasan orang warga penyintas lumpur Lapindo dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menggelar aksi memperingati 12 Tahun semburan lumpur panas Lapindo Brantas, Selasa (28/5/2018).

Aksi dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Apa Yang Terjadi Pada Tubuh Kami?’ dan ‘Dimana Tanggung Jawab Negara?’, pada titik 25 kolam penampungan lumpur Lapindo, di Porong, Sidoarjo.

Selain itu, sejumlah warga yang datang di dekat lokasi semburan lumpur panas juga melakukan doa bersama, sambil mengenang rumah, desa serta tempat kelahiran mereka yang telah terkubur oleh lumpur. Warga penyitas juga membawa dan menunjukkan foto rontgen beserta hasil pemeriksaan kesehatan, sebagai bukti bahwa masalah kesehatan masih menjadi ancaman bagi warga yang tinggal di sekitar tanggul lumpur, di luar peta area terdampak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto mengungkapkan, warga yang tinggal di sekitar tanggul lumpur Lapindo, terancam terkena gangguan kesehatan akibay terpapar kandungan logam berat dan hydrocarbon yang sangat tinggi.

“Dari hasil cek medis yang dilakukan, 80 persen warga mengalami abnormalitas kondisi tubuh, baik tekanan darah yang tinggi, level gula darah yang tinggi, maupun kekakuan pada jantung dan paru-paru. Nah, kalau kemudain dia disambungkan dengan level logam berat, dari tiga jenis yang kita temukan, dua logam berat dan satu hydrocarbon, timbal, cadmium dan PAH,” kata Rere.

“Kalau kemudian dilihat memang memberikan dampak yang sejalan dengan apa yang dirasakan warga. Cadmium dan timbal misalnya, dia mengganggu darah, ginjal dan jantung. Kalau cadmium dia mengganggu sampai ke level paru-paru. Nah, tiga jenis penyakit yang juga muncul di warga adalah tingginya gula darah, kemudian kesulitan bernapas, dan serangan jantung,” lanjutnya.

Penelitian yang dilakukan Walhi Jawa Timur sejak 2008 hingga 2016 menyebutka, terdapat kandungan logam berat dan PAH (polycyclic Aromatic Hydrocarbon) hingga 2.000 kali di atas ambang batas normal, di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo. PAH merupakan senyawa organik berbahaya yang bersifat karsinogen, yang dapat memicu kanker. Logam berat juga telah mencemari sumur warga di desa-desa di Kecamatan Tanggulangin dan Desa Glagaharum di Kecamatan Porong.

Rokhim, warga penyintas lumpur Lapindo menuturkan, dirinya sering pusing-pusing ssaat masih tinggal di desa sekitar tanggul lumpur. Bahkan setelah pindah agak jauh dari desa asalnya, Rokhim masih sesekali mencium bau tidak sedap dari semburan lumpur, terutama saat angin bertiup ke arah tempat tinggalnya.

“Teman-teman yang mulai dari timur di Desa Glagaharum, Sentul dan sekitaranya, setiap hari selalu menghirup udara yang tidak sehat, dan ini tidak ada penanganan dari pemerintah, tidak ada sama sekali,” kata Rokhim.

Aktivis lingkungan melakukan aksi memperingati 12 Tahun Lumpur Lapindo di titik 25 tanggul lumpur (foto : Superradio/Srilambang)

 

Selain meminta pemerintah melakukan penanganan masalah kesehatan, Rokhim juga memdesak dilakukannya pemeriksaan kesehatan lengkap terhadap warga yang tinggal di sekeliling tanggul lumpur, untuk mengetahui kandungan zat berbahaya apa yang ada dalam tubuh warga.

“Mestinya bagaimana warga itu satu minggu sekali atau satu bulan sekali bisa diperiksa, di check up, bagaimana kondisi kesehatan di sekitar asap semburan lumpur Lapindo. Warga itu tidak tahu di dalam tubuhnya itu seperti apa sekarang. Bayangkan kalau ini satu tahun, dua tahun, ini dua belas tahun,” tutur Rokhim.

Kondisi lingkungan yang tercemar dapat mempengaruhi kesehatan warga. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap 20 orang penyintas secara acak, ditemukan 10 orang atau 50 persen mengalami kelainan pada pemeriksaan darah dan urin. Sedangkan 4 orang penyintas atau 20 persen mengalami kelainan pada pemeriksaan toraks. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Menular (BTKL PPM) pada 2010, yaitu 81 persen sample warga di Desa Besuki, Glagaharum, Gempolsari, Kali Tengah, mengalami gangguan restriksi paru-paru.

Rere Christanto mendorong pemerintah melakukan kajian dan pemetaan tingkat kerawanan bencana di sekitar lokasi tanggul lumpur, bukan hanya di dalam peta area terdampak tapi juga di luar peta. Pemerintah harus menyediakan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat, agar masyarakat tidak semakin terbeban setelah kesehatannya terganggu akibat polutan.

“Pemerintah harus membuat peta kerawanan bencana, seberapa jauh wilayah racun ini kemudian menyebar dari semburan lumpur Lapindo. Kedua, memastikan adanya jaminan kesehatan kepada wilayah yang terdampak, karena dia terimbas langsung. Kalau wilayahnya rusak, lingkungannya rusak akibat logam berat dan PAH, maka kesehatan warga akan menurun,” ujar Rere.

Sementara itu, Harwati warga penyintas lumpur Lapindo juga mendesak pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan sosial dari warga di luar peta area terdampak, yang ikut merasakan dampak semburan lumpur.

“Soal pemulihan ekonomi, dari dampak sosial, karena dampak sosial itu sebenarnya sangat lebar sekali kalau kita tarik, sampai perceraian pun di sini sangat besar, dikarenakan dari hasil uang ganti rugi itu, belum semuanya tuntas,” kata Harwati, yang menyebut masih ada sekitar 50-an berkas milik warga yang belum dibayar ganti ruginya oleh Lapindo Brantas.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.