Usulan Soal UMSK, Warnai Peringatan Hari Buruh di Surabaya

Petrus - 1 May 2017
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Hari Buruh Internasional di Surabaya diwarnai dengan berbagai aksi unjukrasa oleh para buruh, yang menyuarakan tuntutan mengenai kesejahteraan buruh dan pekerja. Seperti yang terjadi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, buruh menyerukan aspirasinya yang didengar langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Terdapat 3 aspirasi buruh yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK), Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2016 mengenai batasan upah minimum, serta disparitas besaran UMK antara Kabupaten dengan Kota dalam satu wilayah yang dikenal dengan ring satu, dan disparitas antar daerah di Jawa Timur.

“UMSK yang Sidoarjo dan Pasuruan datanya sudah lengkap dan baru masuk di Provinsi. Rabu besok akan dicek dan dirapatkan dengan menunjukkan syarat-syarat UMSK tersebut,” ujar Soekarwo.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) terutama Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto akan dibahas oleh Pemerintah Provinsi bila masih yang dipermasalahkan.

Terkait disparitas besaran UMK antara kabupaten dengan kota khususnya di ring satu, Soekarwo menjanjikan akan berkoordinasi lagi dengan Kepala Daerah setempat, tentang survey kebutuhan hidup layak (KHL), dan meminta Dewan Pengupahan Provinsi untuk memantau pelaksanaan survey KHL.

“Disparitas itu kalau dibiarkan akan semakin jauh. Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut mengenai besaran UMK antar daerah di Jatim. Sebab adanya ring satu, dua, dan tiga itu dulu juga merupakan usulan buruh. Sebagai contoh di Ponorogo Rp. 1,4 juta, Sampang Rp. 1,2 juta dan di Surabaya Rp. 3,260 juta,” tutur Soekarwo.

Gubernur dann Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jawa Timur juga menyepakati hal-hal terkait dengan pelaksanaan upah yang tidak sesuai dengan UMK, agar segera dilakukan tindakan untuk mengatasinya.

Aksi buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur diisi dengan orasi dan pemotongan tumpeng oleh Gubernur dan Forkominda, serta perwakilan para buruh.(ptr/rd)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.