TPS Pemilu 2019, Belum Ramah Disabilitas

Yovie Wicaksono - 18 April 2019
Salah satu penyandang disabilitas menyampaikan kendala yang dialaminya saat Pemilu 2019. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam beberapa komunitas menggelar focus group discussion (FGD) guna mengevaluasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019 untuk disabilitas, di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (18/4/2019).

Ketua Pelaksana FGD Alfian Andhika Yudhistira mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengetahui permasalahan ataupun kendala yang dialami penyandang disabilitas selama pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin.

“Untuk evaluasi kita akan membahas empat topik utama, diantaranya pengalaman mereka saat melakukan pencoblosan, permasalahan atau kendala yang dialami penyandang disabilitas saat mencoblos, apakah permasalahan pada pemilu sebelumnya masih terulang, dan juga apa solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Alfian.

Setelah melakukan evaluasi, beberapa TPS di Surabaya ditemukan tidak aksesibel, seperti di TPS 51 Jalan Margodadi, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, yang merupakan tempat Alfian menyalurkan hak pilihnya. Alfian yang juga merupakan penyandang tunanetra ini mengaku bahwa letak kotak suaranya cukup tinggi.

“Di TPS saya itu kotak suaranya letaknya cukup tinggi, jadi kurang aksesibel,” ujar Alfian.

Seorang pendamping pemilih tunanetra, Anita Pahlevi mengaku tidak tersedianya Form C3 di TPS Kedurus, padahal form tersebut merupakan surat pernyataan bahwa pendamping pemilih difabel akan merahasiakan pilihan pemilih saat mencoblos di bilik suara.

“Kemarin TPS tidak menyediakan formulir C3 untuk pendamping jadi saya hanya mengantarkan saja sampai ke bilik suara,” ujar Anita.

Hal tersebut juga diamini oleh Alfian, bahwa mayoritas permasalahan dalam Pemilu 2019 untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan adalah tidak tersedianya form C3 di beberapa TPS, terlebih untuk teman tunanetra tidak tersedianya template braille.

“Mayoritas yang menjadi masalah teman tunanetra adalah tidak tersedianya C3, kalau adapun juga ada yang tidak difungsikan dan juga tidak tersedianya template braille, padahal kebijakan dari KPU adalah tiap TPS itu minimal harus tersedia satu templatenya sebagai alat bantu tunanetra,” tandasnya.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas tunadaksa mengaku letak kotak suara kurang aksesibel, dimana terlalu tinggi untuk diakses, lalu banyaknya tangga dan posisi TPS yang terlalu curam. Permasalahan lainnya adalah ketidaktahuan dan ketidakpekaan petugas yang ada di TPS akan hak pemilih disabilitas.

“Harusnya semua petugas TPS paham kebutuhan teman-teman disabilitas, karena kalau pemilu itu dilaksanakan dengan aksesibel, atau bisa diakses semua kalangan, maka hak suara itu bisa disalurkan dengan baik, bukan hanya untuk teman disabilitas saja namun juga untuk semuanya,” tandas Alfian.

Beberapa dari peserta menawarkan solusi atas permasalahan tersebut, seperti sosialisasi yang maksimal kepada petugas TPS akan hak pemilih disabilitas, sosialisasi terhadap penyandang disabilitas, memberikan kolom keterangan pada Form C6 bahwa pemilih merupakan penyandang disabilitas agar petugas TPS mengetahui saat pendataan tanpa diberi tahu lebih dahulu, hingga menyarankan pemilihan berbasis online.

“Langkah setelah ini kita akan menyusun sebuah rekomendasi yang akan kami serahkan kepada KPU sebagai bahan evaluasi dan kebijakan lebih lanjut,” pungkas Alfian. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.