Tolak Relokasi, Ratusan PKL Datangi Pemkab Ponorogo

Yovie Wicaksono - 1 February 2018
Aksi PKL di Ponorogo yang menolak relokasi (foto : Superradio/Gayuh Satria)

SR, Ponorogo – Ratusan orang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Kaki Lima (Perpek 5) berjalan sejauh 3 km dari lapangan Kodim menuju Gedung Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Massa yang berjumlah lebih dari 500 orang ini adalah PKL yang ada di Ponorogo. Mereka melakukan aksi untuk menolak relokasi PKL yang semula berada di Jalan Sultan Agung, dan akan dipindahkan ke Jalan Menur.

“Ini adalah aksi lanjutan dari aksi damai kami sebelumnya, saat mengitari jalan Sultan Agung,” ujar Sutrisno, Ketua Perpek 5 Ponorogo, Kamis (1/2/2018).

Dia menerangkan, jika sampai Minggu tanggal 4 Februari atetap kan dilaksanakan penertiban PKL di Jalan Sultan Agung oleh Satpol PP Ponorogo, maka para PKL yang berjumlah 47 di kawasan itu menyatakan menolak. Mereka menolak karena lahan yang disediakan tidak strategis, karena hanya berupa pelataran dengan paving blok.

“Kami setuju jika memang PKL mau ditata, tetapi untuk relokasi, kami semua PKL seluruh Ponorogo menolaknya,” imbuhnya.

Sutrisno menegaskan, selama ini hanya ada keputusan sepihak dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bahkan Indakop sudah akan mengadakan undian untuk lapak pedagang, padahal belum ada satupun PKL yang menyetujui untuk relokasi.

Meskipun pemberitahuan ini sudah dilakukan sekitar 3 bulan yang lalu, akan tetapi dalam pertemuan itu belum dicapai kesepakatan. Baginya, untuk saat pihaknya hanya ingin ditemui oleh Bupati Ipong untuk diajak berdialog.

Sementara itu Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni menyatakan, pihaknya ingin segera melakukan pembenahan di Ponorogo. Ipong menggangap sudah banyak PKL yang melanggar aturan. Sebelumnya pada akhir 2016 lalu, sudah ada kesepakatan dengan seluruh PKL bahwa mereka setuju untuk direlokasi asal disediakan tempat.

“Para PKL ini sebenarnya sudah melanggar Perda tentang pemakain jalan dan trotoar,” kata Ipong.

Ipong menambahkan, jika sebelumnya para PKL di Jalan Sultan Agung bersedia dipindah, asal ditempat yang baru terdapat fasilitas umum yang mendukung, seperti toilet dan lainnya. Dia menjelaskan, untuk lahan telah siap dan akan terus di tambah fasilitasnya secara bertahap. Hanya saja para PKL meminta uang ganti rugi guna kepindahan di tempat yang baru.

“Kami tidak akan memenuhi permintaan (uang ganti rugi)  PKL, karena tempat sudah kami sediakan secara gratis dan sudah selesai dibangun, kita ini pemerintah bukan swasta,” pungkasnya.(gs/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.