Tidak Ada Eksodus WNI ke Luar Negeri

Yovie Wicaksono - 15 April 2019
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa permasalahan teknis penyelenggaraan maupun hal-hal yang menyangkut keamanan dalam rangka Pemilu 2019 sudah dapat diatasi dengan koordinasi yang ketat antar lembaga kementerian, maupun antara pusat dan daerah. Dikatakan, para menteri, ketua lembaga, Panglima TNI dan Kapolri juga telah menyampaikan arahan-arahan langsung yang bersifat spesifik kepada masing-masing pasukan di daerah.

“Semua pasukan di daerah sudah diminta untuk melakukan koordinasi secara ketat dari arahan-arahan yang telah disampaikan dari pusat, sehingga pusat dan daerah terjadi satu koordinasi yang sangat ketat, kemudian pusat dan daerah juga memiliki satu pemahaman yang cukup jelas apa yang harus dilakukan, dan di daerah kita harapkan juga adanya koordinasi yang ketat mengenai hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan pencoblosan di TPS,  apakah itu penyelenggaraannya, apakah pengamanannya, setiap wilayah sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Wiranto usia memimpin video conference Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, kekhawatiran adanya eksodus ke luar negeri. Wiranto mengatakan, kekhawatiran ini karena adanya para pemilih yang ketakutan mengenai isu hoax tentang adanya ancaman, chaos, dan kerusuhan saat pemilu, sehingga membuat rasa takut dan lebih baik ke luar negeri.

Ia mengatakan, setelah dilakukan penelitian maka dari laporan yang ada tidak terjadi eksodus ke luar negeri. Karena grafik mingguan orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri dan dari luar negeri datang ke Indonesia stabil, tidak ada lonjakan, dan tidak ada angka-angka yang mengisyaratkan bahwa sebelum pemilu ini akan ada eksodus.

“Jumlahnya total kurang lebih antara 70 ribu yang ke luar bahkan yang masuk 74 ribu. Artinya banyak masyarakat sebenarnya sangat eager, sangat antusias untuk memberikan hak suaranya dalam pencoblosan ini. Tadi kita telah teliti kembali masalah itu. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa nanti saat pencoblosan dua hari lagi keadaan sudah dijaga keamanannya oleh aparat keamanan, kepolisian dan dibantu oleh TNI. Kita mengharapkan masyarakat tidak ragu-ragu untuk datang ke TPS pada waktunya untuk memberikan hak pilihnya,” kata Wiranto.

Kedua mengenai kekurangan perangkat pemilu akibat hal-hal yang tidak terduga, seperti banjir, kotak suaranya jebol dan sebagainya, dan kekurangan-kekurangan akibat TPS yang bertambah. Dikatakan bahwa semua hal itu sudah diatasi. Berdasarkan laporan yang ia dapatkan, pengiriman terakhir pada pagi hari ini sudah terkirim ke tempat-tempat yang diperkirakan atau dilaporkan masih ada kekurangan-kekurangan atau perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam pemilu.

“Tentang itu saya kira sudah tidak ada lagi isu yang terus beredar, kalau pun ada dari daerah akan segera diatasi,” kata Wiranto.

Ketiga, pengalaman pemilu di luar negeri bahwa antara waktu pilih dengan jumlah pemilih tidak pas. Beberapa waktu lalu sempat viral pada pemilihan di luar negeri di mana pada saat sedang memilih karena waktunya sudah habis maka pemilih yang masih dalam antrian dihentikan.

“Tapi bukan itu yang sebenarnya harusnya terjadi karena dari pembahasan tadi maka tidak mungkin para pemilih yang sudah datang, sudah hadir, sudah terdaftar hanya karena waktu terbatas kemudian stop, tidak seperti itu. Dalam undang-undang pun dijelaskan dan secara detil, walaupun waktu sudah habis tapi kalau ada masyarakat yang sudah hadir dan sudah mendaftarkan, sudah mencatatkan diri, atau sudah hadir tapi belum mencatatkan diri, itu diberi waktu untuk menyelesaikan hak pilihnya. Jadi tidak dibatasi dengan waktu pukul 13.00 waktu setempat. Ini penting sekali, jangan sampai terjadi di daerah nanti pukul 13.00 stop, padahal antrian masih panjang, sudah ada yang mendaftar, sudah ada yang mau mendaftar dan sudah antri untuk mencatatkan diri, itu diberi kesempatan mereka untuk tetap mendapatkan waktu kesempatan untuk hak pilih mereka. Karena ada perpanjangan waktu yang diberikan dalam Undang-Undang,” kata Wiranto.

Hadir dalam Rakor tersebut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Harjono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BSSN Djoko Setiadi, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.  (ns/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.