Tekan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Menteri PPPA Ajak Masyarakat Ikut Peduli

Petrus - 28 August 2017
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise membuka acara PUSPA didampingi Wagub Jatim Saifullah Yusuf, di Surabaya (foto : Humas Pemprov Jawa Timur)

SR, Surabaya – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, menegaskan sikap pemerintah yang memprioritaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diajak untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, kejahatan seksual, dan perdagangan manusia.

“Saat ini masih banyak kasus kekerasan, kejahatan seksual, dan perdagangan  manusia yang dialami perempuan dan anak. Untuk mengatasinya, kami membutuhkan bantuan seluruh pihak karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita lindungi perempuan dan anak,” kata Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), saat Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2017, yang mengambil tema “Sinergi untuk Perubahan” di Surabaya, Senin (28/8/2017).

Langkah pemerintah melindung perempuan dan anak diimplementasikan melalui pembuatan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Dengan adanya Undang-Undang terbaru terkait perlindungan perempuan dan anak, yakni UU No 17 Tahun 2016 akan membuat pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak jera. Sanksinya berat, salah satunya barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak maka bisa dikenakan pidana seumur hidup, hukuman mati, hukuman suntik kebiri, dan dipasang chip di tubuhnya,” ujar Yohana.

Meski pemerintah telah berupaya melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus bertekad untuk mengedepankan perlindungan perempuan dan anak, sebagai salah satu bentuk pembangunan pengarusutamaan gender atau PUG di Jawa Timur benar-benar dilakukan secara serius.

Bukti keseriusan itu ditunjukkan dengan diraihnya sepuluh kali Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari pemerintah pusat, yang menjadi bukti bahwa Jawa Timur siap menjadi provinsi ramah terhadap perempuan dan anak.

“Jawa Timur adalah provinsi yang rajin mendapat penghargaan, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebanyak sepuluh kali provinsi ini mendapat penghargaan APE, bahkan dua diantaranya mendapat kategori tertinggi, yakni APE Kategori Mentor,” kata Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur.

Keberhasilan Jawa Timur meraih penghargaan APE didukung pula oleh suksesnya 27 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menerima penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA), atas komitmen kepala daerah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam berbagai tingkatan, yakni pratama, madya, nindya dan utama pada tahun 2017.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.