Tantangan AICHR Indonesia Pimpin Kerjasama HAM di Kawasan

Yovie Wicaksono - 7 January 2019
Masyarakat Filipina Mengangkat Papan yang Berisi Protes Terhadap Perang Narkoba di Filipina, Saat Pemakaman Kian Delos Santos di Manila pada 26 Agustus 2017. Delos Santos Tewas Terbunuh saat Operasi Anti-Narkoba oleh Polisi, pada 16 Agustus. Foto: (European Pressphoto Agency)

SR, Jakarta – Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi Kementerian Luar Negeri yang telah berhasil menyelenggarakan proses pemilihan wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) periode 2019-2021. Keputusan memilih Yuyun Wahyuningrum, intelektual dan penggiat HAM yang memiliki rekam jejak baik di kawasan sebagai wakil AICHR yang baru, dinilai tepat bagi Indonesia karena tantangan dan peluang HAM serta demokrasi di kawasan ASEAN semakin dinamis.

“Sepanjang tiga tahun terakhir, secara institusi AICHR telah berupaya memajukan HAM di kawasan. Beberapa upaya yang patut diapresiasi adalah pengarusutamaan penerapan kebijakan umum internasional di ASEAN, kerjasama dengan Senior Officials Meeting (SOM) dan organ-organ ASEAN lain, serta terlibat dalam pembuatan masterplan untuk penyandang disabilitas di ASEAN,” kata Program Manager for ASEAN Advocacy HRWG, Daniel Awigra dalam siaran tertulisnya, Senin (7/1/2019).

Namun demikian, masih banyak permasalah HAM yang belum memperoleh perhatian serius dari AICHR. Misalnya, krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang menyita perhatian kawasan dan menyebabkan jutaan etnis Rohingya menjadi pengungsi atau pencari suaka di Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Krisis yang terjadi di Filipina yang mengarah pada extrajudicial killing dalam pemberantasan narkoba juga tidak diangkat dalam pembahasan-pembahasan HAM di kawasan, termasuk oleh AICHR.

Situasi lain yang masih menjadi perhatian adalah buruh migran di kawasan ASEAN yang mencapai lebih dari 6,9 juta juga terus mengalami berbagai macam pelanggaran hak, terutama pada pengakuan pekerja rumah tangga (PRT) sebagai pekerja formal dan seringkali mengalami situasi rentan, seperti penyiksaan, PHK sepihak, penahanan gaji, pelecehan seksual, dan bahkan perbudakan.

Sebanyak 1.152 awak kapal asing menjadi korban perbudakan di perairan Bajina dan Ambon hingga akhirnya dibebaskan pada tahun 2017. Kematian Adelina Sau, pekerja migran Indonesia asal NTT di Malaysia menjadi simbol atas pelanggaran HAM terhadap pekerja domestik di kawasan. Hukum cambuk terhadap pasangan gay di Aceh dan pasangan lesbi di Trenggani menjadi bukti bahwa diskriminasi terhadap kelompok LGBT kita menguat. Selain itu, pelanggaran HAM di Papua terus berlarut sementara upaya penyelesaian konflik begitu lamban.

“Tantangan lain yang saat ini muncul adalah terkait dengan krisis demokrasi di Asia Tenggara yang menggerus pembangunan hak asasi manusia. Thailand yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, dipimpin oleh junta militer, yang sudah beberapa kali menunda pelaksanaan pemilu, termasuk belum jelasnya rencana pemilu Februari ini. Krisis demokrasi juga terjadi di Filipina yang dipimpin oleh Duterte,” kata Daniel.

Untuk itu, HRWG berharap wakil Indonesia untuk AICHR dapat pro-aktif dalam merespon dan ikut menyelesaikan berbagai masalah HAM di kawasan. Beberapa trend isu pelanggaran HAM yang menguat dan perlu disoroti lebih lanjut adalah isu imigrasi, pengungsi, LGBT, kebebasan beragama atau berkeyakinan, kebebasan ekspresi, dan konflik masyarakat dengan korporasi.

“Sebagai organisasi masyarakat sipil, HRWG akan terus menerus mendorong AICHR untuk memberikan perhatian serius terhadap permasalahan-permasalahan ini. HRWG meyakini bahwa Perwakilan Indonesia yang baru untuk AICHR akan dapat mendorong isu-isu HAM di kawasan secara progresif, melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perwakilan AICHR sebelumnya,” kata Daniel. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.