Tanggap Bencana Gempa Lombok, Kementerian PPPA Fokus Pemenuhan Kebutuhan Perempuan dan Anak

Petrus - 8 August 2018
Tim KemenPPPA sedang berada di lokasi pengungsian korban gempa di Lombok Utara (foto : Istimewa)

SR, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya cepat tanggap, terhadap bencana gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penanganan dan pemberian bantuan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan para korban, khususnya perempuan dan anak.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menurunkan tim ke Lombok, NTB, untuk membantu korban bencana. Koordinasi dilakukan dan bantuan juga sudah disalurkan. Upaya penanganan bencana mengutamakan korban perempuan dan anak, bantuan juga difokuskan pada kebutuhan mendasar mereka,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise, di Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Sebelumnya, Tim KemenPPPA telah melakukan rapat sinkronisasi terbatas dengan Dinas PPPA Provinsi NTB dan Kota Mataram. Dalam rapat itu, pemerintah sepakat untuk mendirikan Pos Ramah Perempuan dan Anak di lima lokasi, yakni Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat.

Dalam upaya penanganan pasca bencana, KemenPPPA juga merujuk pada instruksi Presiden, untuk intensitas tangani korban gemba Lombok hingga 2 minggu ke depan. Terkait distribusi bantuan yang didasarkan pada arahan Gubernur NTB, diinstruksikan agar pemberian bantuan di bagi per wilayah, berdasarkan OPD masing-masing.

“Hingga saat ini, kami bersama Dinas PPPA Provinsi telah memberikan bantuan di tiga desa dan enam dusun, antara lain Desa Rempek, Dusun Nangka Rempek, Dusun Tutul, dan Dusun Teres Genit di Desa Bayan di Lombok Utara. Serta Dusun Reguar dan Dusun Sembalum Lawang di Desa Sembalun, Lombok Timur. Bantuan trauma healing dan kesehatan sejauh ini diberikan kurang lebih 21 jenis bantuan, dengan masing-masing item 200 sampai 400 bantuan dan akan terus bertambah,” kata Yohana.

Menurut Yohana, kondisi di wilayah pengungsian saat ini masih jauh dari layak. Beberapa titik pengungsian bahkan diisi hingga 20 orang per tenda. Selain itu, pengungsi khususnya perempuan dan anak masih dalam keadaan trauma, terlebih untuk kembali ke rumah. Mereka lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan warga lainnya di pengungsian, karena khawatir datangnya gempa susulan.

Di Desa Rempek, tim KemenPPPA bahkan menemukan adanya salah satu anak korban gempa yang mengalami trauma berat. Sejak terjadinya gempa, ia tidak mau bicara dan masih takut melihat orang asing akibat gempa.

“Di Dusun Nangka Rempek yang terkena dampak cukup parah, lokasi pengungsiannya bahkan relatif buruk, kotor dan tidak layak bagi anak. Beberapa tempat pengungsian bahkan tidak memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sama sekali, sehingga menyulitkan korban perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya,” kata Yohana.

Yohana mengatakan, pihaknya juga tengah merencanakan rapat sinkronisasi dengan semua organisasi mitra Dinas PPPA Provinsi NTB untuk menyiapkan relawan perlindungan perempuan dan anak di pengungsian, serta upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Berbasis Gender (KDRT dan TPPO).

Dalam situasi bencana, perempuan dan kelompok rentan lain rawan sekali mengalami kekerasan dan pelecehan. Begitu juga ketika di pengungsian, sarana dan prasarana yang ada justru memiliki potensi terjadinya kekerasan dan pelecehan.

“Sebab kekerasan berbasis gender dalam kondisi pasca bencana juga sangat rentan terjadi. Dalam kondisi bencana seperti ini, kita harus tetap memperhatikan hak-hak anak karena resiko terjadinya kekerasan, penelantaran, perdagangan orang dan sebagainya rentan terjadi di pengungsian. Karena fokus kebanyakan pihak adalah hanya memikirkan pemberian bantuan, sedangkan pengawasan kita akan bagaimana perempuan dan anak terhindar dari kekerasan berbasis gender kurang, sehingga hal ini harus menjadi perhatian kita,” tandas Yohana.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.