Siti Aisyah, Korban Intelijen Korea Utara

Yovie Wicaksono - 12 March 2019
Siti Aisyah dibebaskan dari segala dakwaan pembunuhan Kim Jong-nam saat konferensi pers di Kedubes RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (11/3/2019). Foto : (reuters)

SR, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengungkapkan beberapa hal yang mendasari pengajuan permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang sedang menghadapi kasus di Malaysia. Menurutnya, Siti Aisyah hanya korban dari pihak intelijen Korea Utara.

“Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara reality show sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong Nam. Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya,” kata Yasonna Laoly di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Yasonna menambahkan, permintaan tersebut sejalan dengan arahan Presiden setelah dilakukan koordinasi antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara. Dikatakan, upaya ini juga selalu diangkat dalam setiap pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia, baik pada tingkat Presiden, Wakil Presiden maupun pertemuan regular Menteri Luar Negeri dan para Menteri lainnya dengan mitra Malaysia.

“Dalam pembebasan ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dan kantor pengacara Gooi dan Azura serta Ketua Masyarakat Diaspora Indonesia cabang Malaysia memiliki peran aktif dan sangat penting,” kata Yasonna.

Dikatakan, keberhasilan pembebasan Siti Aisyah ini merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memastikan kehadiran negara guna melindungi dan membantu setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita pertama yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Sebelumnya, Duta Besar RI di Kuala Lumpur didampingi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktur Pidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, menghadiri persidangan kasus Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Dalam persidangan tersebut, Siti Aisyah dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan terhadap seorang warga negara Korea Utara pada tanggal 13 Februari 2017. Pembebasan ini didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Jaksa Agung Malaysia sehingga memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi). (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.