Sikap KontraS Terkait Hilangnya Aktivis 98

Yovie Wicaksono - 27 March 2019
Mereka yang Hilang Menjelang Revormasi, Omah Munir. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Kasus pelanggaran HAM masalalu, yakni penghilangan paksa kepada aktivis 1998 hingga kini belum menemui titik terang. Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya Fatkhul Khoir menilai ada banyak faktor yang membuat hal tersebut terjadi.

“Ini lebih pada soal faktor politik impunitas yang kemudian sebagaimana kita tau bahwa banyak kelompok-kelompok atau orang yang kemudian diduga kuat sebagai otak maupun pelaku terhadap kasus penghilangan aktivis ini masih banyak yang berada di wilayah kekuasaan, kemudian mempersulit gerak dari Presiden,” ujar Fatkhul kepada Super Radio, Rabu (27/3/2019).

Fatkhul mengatakan, mungkin mereka yang berada di balik kasus ini saat ini posisinya sangat berpengaruh dan strategis dalam konteks pemerintahan. Selain itu, hingga saat ini juga belum ada ketegasan dari pemerintah.

“Hingga hari ini pun Presiden tidak pernah memberikan penjelasan mengenai kenapa kasus ini mandek, ataupun mengapa tidak segera mengeluarkan Keppres, apakah memang karena faktor politik tertentu yang kemudian menyandra soal kasus ini, kita juga masih coba telusuri lebih jauh,” tambah Fatkhul.

“Kemudian dalam konteks ini kita mendengar Komnas HAM dan Jaksa Agung sering membolak balikkan berkas dengan dianggap kekurangan bukti dan lain sebagainya, tapi di Kejaksaan juga tidak ada kejelasan, alat bukti apa yang kurang dalam konteks kasus ini,” imbuhnya.

Fatkhul juga menyayangkan, banyaknya statement yang diungkap oleh para mantan pejabat dimasa itu yang tidak di tindaklanjuti.

“Kami sangat sayangkan, banyak statement yang keluar dari para mantan pejabat waktu itu tapi kemudian tidak ada tindaklanjut yang konkrit. Ini kan bisa menjadi satu tambahan alat bukti untuk Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung. Kalau ini tidak segera di buka pengadilan, saya kira kasus ini akan kabur dan selalu muncul di setiap event politik,” ujarnya menyayangkan.

Terlebih, Fatkhul menilai statement tersebut hanya diungkapkan di media yang kemudian hanya akan menimbulkan spekulasi dan dapat menyakiti hati para keluarga korban yang selama ini menanti keberadaan dan status anak mereka.

“Padahal proses tahapan, kalau kita mengacu dan merujuk pada ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 kan sudah jelas prosesnya, melalui rekomendasi, rekomendasi ini juga sudah ada saat eranya Pak SBY, namun tidak di tindaklanjuti,” tambahnya.

Sejauh ini, KontraS telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemerintah agar secepatnya mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan kasus ini, hanya saja belum ada progresnya.

“Kita terus mendorong dan berkoordinasi terus dengan Komnas HAM, lalu beberapa kali juga dilakukan audiensi, keluarga korban sempat ditemui oleh Presiden, dan sebagainya. Tapi progresnya belum ada, dan kami akan terus berupaya, berusaha semaksimal mungkin, kemudian mendorong pemerintah agar secepatnya mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masalalu ini,” ujarnya.

Meski belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan 13 aktivis 1998 yang hilang, Fatkhul masih tetap yakin dan akan terus memperjuangkan kasus ini hingga negara membuka informasi dan memberikan kejelasan status korban.

“Kami masih tetap yakin dan akan terus tetap memperjuangkan proses ini sampai benar-benar negara membuka informasi keberadaan 13 aktivis yang hilang, dan membuka pengadilan HAM ad hoc masalalu agar kemudian penyelesaian ini bener-bener bisa diselesaikan secara adil dan keluarga mendapat kepastian dimana keberadaan anak-anak mereka,” tandas Fatkhul. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.