Sekdaprov Jawa Timur Ingatkan ASN Harus Netral Dalam Pilkada

Yovie Wicaksono - 15 February 2018
Sekdaprov Jawa Timur, Akhmad Sukardi, memberikan sambutan di acara Rapat Sosialisasi Netralisasi Pegawai ASN dalam Pelkada 2018 di Kantor Gubernur Jawa Timur (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 menjadi ajang pesta demokrasi yang ditunggu banyak orang, sekaligus menimbulkan kekhawatiran karena dapat menarik keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam prosesnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Soekardi mengatakan, seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjaga netralitas dan profesionalisme, sehingga tidak sampai terlibat politik praktis selama gelaran Pilgub maupun Pilkada yang lain di Jawa Timur.

”Hal itu penting, agar di era revolusi mental ini ada kepastian bahwa seluruh ASN bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik,” kata Akhmad Sukardi.

Dalam surat edaran yang dikeluarkannya tersebut, Akhmad Sukardi akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, bila terbukti ada ASN yang tidak netral saat memasuki tahun politik 2018 ini.

“Nanti ada sanksi, mulai surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan,” ujarnya.

Provinsi Jawa Timur akan menggelar pesta demokrasi Pilkada pada 2018, di 18 kabupaten/ kota serta satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan pada 2019, Indonesia akan memasuki tahun politik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Pegawai ASN harus tetap bekerja secara profesional, netral dan melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya. Oleh karena itu netralitas mutlak dilaksanakan oleh ASN,” kata Sukardi.

Pelanggaran nilai dasar, kode etik perilaku akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Sedangkan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai disiplin PNS.

“Dalam undang-undang ASN sudah dijelaskan prinsip dan azas netralitas, antara lain kalau ada anggota ASN yang menjadi anggota partai politik, atau pengurus partai, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat, dan larangan lainnya,” tandasnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.