Sanksi Tegas bagi PPK yang Tidak Memberhentikan PNS Tipikor

Yovie Wicaksono - 31 January 2019
Kepala BKN Bima Haria Wibisana (tengah) Bersama Kepala Kanreg BKN II Surabaya Tauchid Djatmiko dan Deputi PMK dan Pelaksana Tugas Deputi Pengawasan dan Pengendalian Haryomo Dwi Putranto, Saat Konferensi Pers di Kantor Regional BKN Surabaya, di Sidoarjo, Kamis (31/1/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Sidoarjo – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, akan memberikan sanksi tegas bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT).

“Nanti akan ada surat edaran yang memerintahkan PPK untuk segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (SK PTDH ) kepada PNS tipikor berkekuatan hukum tetap, dan akan ada sanksi tegas bagi PPK yang tidak memberhentikan PNS Tipikor berkekuatan hukum tetap,” ujar Bima di Kantor Regional BKN Surabaya, di Sidoarjo, Kamis (31/1/2019)

Mengenai sanksi, Bima mengatakan, untuk PPK daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan undang – undang yang ada.

“Tindakannya seperti apa? Kalau di daerah itu kewenangan dari Kemendagri untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan undang – undang,”  kata Bima.

Pemberian sanksi tegas tersebut diberlakukan agar tidak berdampak pada kerugian negara.

“Tindakan diluar itu dari PPK bukan hanya bisa dikatakan mal administrasi pemerintahan saja, tapi juga berakibat dengan tindak pidana, karena berdampak pada kerugian negara. Karena pemerintah masih memberikan gaji kepada seseorang yang sebenarnya sudah tidak berhak mendapatkannya,” imbuh Bima.

Menurut Bima, ada beberapa kendala yang membuat PPK belum menerbitkan SK PTDH.

“Ada beberapa kendala yakni copy keputusan yang belum diterima, lalu permasalahan administrasi, dan memang ada yang tidak mau melakukan,” tambah Bima yang didampingi oleh Kepala Kantor Regional BKN II Surabaya Tauchid Djatmiko dan Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) dan Pelaksana Tugas Deputi Pengawasan dan Pengendalian Haryomo Dwi Putranto.

Berdasarkan data BKN terhadap penindakan PNS Tipikor BHT per tanggal 29 Januari 2019, tercatat dari total 2.357 PNS Tipikor BHT,  20,28 persen sudah dijatuhkan sanksi PTDH atau 478 PNS dengan rincian 49 PNS kementerian atau lembaga dan 429 PNS daerah.

BKN mengapresiasi PPK yang telah memberhentikan 673 PNS Tipikor BHT di luar data 2.357, dengan rincian 75 PNS kementerian atau lembaga dan 598 PNS daerah.

Sedangkan Kepala Kantor Regional BKN II Surabaya Tauchid Djatmiko mengatakan, di Jawa Timur, dari 142 PNS Tipikor BHT tersisa 12 PNS yang sedang di proses.

“Dari keseluruhan ada dua tahap di wilayah kerja kantor regional II BKN, sampai saat ini ada 142 orang dengan tahap pertama ada 80 orang, yang berikutnya ada 62 orang sampai Januari. Dari hasil informasi beberapa kepala BKD, ternyata di Jawa Timur dari 142 itu tinggal 12 orang yang proses. Kalau dinasnya dari macam-macam ada dari PUPR dan yang lain,” ujar Djatmiko.

Sekedar informasi, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf b, ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Salah satu tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah Tipikor. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.