Saatnya BPN Gunakan Sistem Pelayanan Berbasis Digital

Fena Olyvira - 6 February 2019
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Foto : (Biro Pers Presiden)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menginginkan agar layanan dalam bidang pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa bertransformasi menjadi sistem pelayanan berbasis digital.

“Kalau kita tidak melakukan, tertinggal kita. Sekarang ini, sekali lagi saya sampaikan di mana-mana, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Enggak ada negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, atau negara kaya mengalahkan negara yang miskin,” ujar Presiden saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Menurut Presiden, situasi dunia yang sudah berubah total dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, menuntut layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja. Dengan demikian, kantor-kantor pertanahan tidak akan lagi dipenuhi orang yang mengantre.

“Kemudahan pelayanan ini juga saya harapkan mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia (ease of doing business) menjadi peringkat yang lebih baik. Karena termasuk ini di urusan sertifikat juga termasuk salah satu penilaian dalam ease of doing business,” lanjutnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar Kementerian ATR/BPN bisa memulai dan menerapkan sistem pelayanan berbasis digital pada tahun ini. Presiden juga meminta agar seluruh bisnis proses, berkas, dan dokumen bisa diubah ke dalam format digital.

“Membuat platform, membuat aplikasi sistem hal yang sangat murah sekarang ini. Bukan sesuatu yang mahal dan bukan sesuatu yang sulit sehingga seluruh proses pelayanan bisa dilakukan secara elektronik, secara online, real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat maupun yang berkaitan dengan investasi,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar sistem manajemen sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN dibangun dan ditingkatkan. Mulai tahap rekrutmen, tahap upgrading, pola karir, sistem penilaian yang berbasis kinerja dan berbasis kompetensi, serta pemberian reward and punishment.

“Saya kira sangat penting bagi kita sekarang ini,” ujar Presiden. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.