Risma Dorong Pemprov Jatim Kaji Ulang Kebijakan Biaya Pendidikan di SMA dan SMK

Petrus - 20 June 2018
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, saat berada di rumah dinasnya, Rabu 20 Juni 2018 (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan biaya pendidikan siswa-siswi SMA dan SMK Negeri, yang dinilai sudah semakin tinggi dan menyulitkan orang tua murid. Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Rumah Dinasnya di Jalan Sedap Malam, Surabaya, Rabu (20/6/2018).

Risma mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di SMA dan SMK setelah menerima sejumlah laporan dan keluhan dari warganya, yang anaknya terancam putus sekolah karena tingginya biaya pendidikan atau uang sekolah.

“Kenapa dulu saya membuat kebijakan sekolah itu gratis terutama sekolah negeri, karena disitulah letak keadilannya,” kata Risma.

Risma memaparkan kenyataan di lapangan, yang menunjukkan masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan melunasi uang sekolah yang cukup tinggi. Menurutnya, sangat disayangkan bila anak yang punya niat sekolah dan memiliki kecerdasan, terhambat sekolahnya akibat biaya yang tinggi.

“Kalau begini pemerintah berpihak ke siapa, kalau hanya orang kaya, pemimpin, pejabat saja yang bisa sekolah, sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, dimana negara ini, dimana pemerintah ini,” seru Risma.

Risma mengaku telah berupaya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar tetap dapat bersekolah melalui berbagai cara. Bahkan Risma telah menganggarkan melalui Bopda tambahan, maupun meminta kebijakan sekolah, namun sekolah tidak bergeming karena kebijakan pemerintah provinsi selaku penanggung jawab SMA dan SMK tidak gratis, seperti saat dikelola pemerintah kota.

“Tapi semua ada batasannya. Kalau naik lagi kan semakin berat, uang muka ada yang minta Rp. 10-15 juta, uang dari mana anak-anak itu,” ujarnya.

Risma mendorong Pemorov Jawa Timur mengkaji ulang biaya pendidikan SMA dan SMK pada tahun ajran baru nanti, untuk meringankan beban orang tua murid yang tidak semuanya mampu secara ekonomi.

“Tidak semua kaya, tapi apa ya mereka tidak berhak untuk mengeyam pendidikan,” kata Risma.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.