Rekrutmen Pejabat Publik Harus Berbasis Kompetensi

Fena Olyvira - 18 January 2019
Acara Debat Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi) dan Kyai Ma’aruf Amin menegaskan bahwa rekrutmen untuk menduduki jabatan publik harus berbasis pada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan dan sederhana dengan standar yang jelas.

“Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas,” ujar Jokowi saat menjawab pertanyaan mengenai strategi paslon 1 untuk mengatasi politik berbiaya tinggi dalam debat Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Untuk jabatan politik, lanjutnya, perlu sebuah penyedia dan sistem di dalam sistem kepartaian. Sehingga pemilu menjadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu, sehingga diharapkan bisa memangkas politik uang, suap, korupsi, dan bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas dan kapasitas.

“Kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen pejabat-pejabat itu, Bupati, Walikota, Gubernur dan seterusnya kita akan dapatkan putra-putri terbaik, karena rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Contoh rekrutmen ASN kita, PNS kita bila pasar terbuka, semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus,” kata Jokowi.

Sementara itu, Capres dari paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto menilai perlu ada langkah-langkah yang lebih konkrit, praktis dan segera. Ia mencontohkan, bagaimana bisa seorang Gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Provinsi misalnya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD segitu besar? Menurutnya, hal ini yang tidak realistis.

“Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar berniat untuk memperbaiki itu kita segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar,” kata Prabowo. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.