Redistribusi Aset Untuk Atasi Kesenjangan

Petrus - 31 March 2017
Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (foto : Superradio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Pada kesempatan itu, Ma’ruf Amin membahas sejumlah permasalahan kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini dilakukan, mengingat pentingnya peran ulama dalam memajukan bangsa dan menjaga keutuhan Tanah Air.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah redistribusi aset yang ingin dilakukan pemerintah. Menurut Ma’ruf Amin, Presiden Joko Widodo menyatakan keprihatinannya terhadap kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.

“Presiden prihatin dengan kesenjangan yang ada di masyarakat, terutama di dalam masalah ekonomi antara masyarakat kecil dengan mereka yang berpendapatan tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah kata Ma’ruf, akan menjalankan program redistribusi aset melalui koperasi, pesantren dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Beliau memang agak trauma kalau kepada perorangan, karena kalau perorangan itu dikhawatirkan akan dijual lagi,” ucapnya.

Saat ini pemerintah telah memiliki aset sekitar 12,7 juta hektar tanah, yang belum dikelola secara baik oleh masyarakat. Untuk itu Presiden sudah memerintahkan jajarannya segera menentukan masyarakat yang berhak mengelola lahan tersebut.

“Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan atau dijual sehingga tidak ada tanah yang tidak terkelola,” katanya.

Selain itu, masalah kemitraan antara ekonomi elite dengan ekonomi lemah juga menjadi topik dalam pertemuan tersebut. Mengingat pentingnya menjalin kemitraan yang kuat guna menghindari benturan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah, serta membantu menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat.

“Beliau ingin ada kemitraan antara konglomerat dengan ekonomi lemah sehingga terjadi saling membantu, ada hubungan silaturahim, tidak terjadi semacam kemarahan di kalangan ekonomi lemah‎, masyarakat lemah, dan kecemburuan sosial,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, KH Ma’ruf Amin juga berkesempatan mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Kongres Ekonomi Umat yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 April 2017 mendatang di Jakarta. Kongres yang juga akan dihadiri oleh para cendekiawan, ilmuwan, dan ratusan peserta tersebut, bertujuan untuk membahas koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar umat dalam membangun ekonomi secara nyata.

“Kongres ini akan mengundang sem‎ua pelaku usaha di dalam berbagai komunitas, ada komunitas pesantren, ada namanya forum peduli bangsa, koperasi syariah, pondok-pondok pesantren yang sudah mulai berhasil,” tandas Ma’ruf.

Ketua Umum MUI Minta Umat Islam Jaga Keutuhan Negara

Pada kesempatan ini, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, juga menyerukan agar Aksi 313 atau 31 Maret 2017 yang akan dilakukan oleh sejumlah massa di Jakarta, sebaiknya urung dilaksanakan.

Namun Ma’ruf Amin juga meminta agar aksi dapat berjalan santun dan tertib bila jadi dilaksanakan, serta jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan.

“Saya kira itu ngawur dan tidak tepat. Sampaikan sajalah dengan tertib, dengan santun,” ujar Ma’ruf Amin di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Ma’ruf Amin juga meminta kepada semua umat, untuk menjaga agar situasi yang kondusif seperti saat ini dapat terus terjaga.

“Negara ini keutuhannya harus tetap dijaga,” singkatnya.

Aksi yang dinamakan 313 itu rencananya akan diisi dengan shalat Jumat bersama di Masjid Istiqlal, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tuntutan di depan Istana Negara. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.