Ratusan Perangkat Desa Se-Ponorogo Unjuk Rasa di Kantor BPN

Petrus - 2 April 2018
Sejumlah perangkat desa melakukan aksi solidaritas di depan Kantor BPN Ponorogo (foto : Superradio/Gayuh Satria)

SR, Ponorogo – 39 Kepala Desa/Lurah serta ratusan perangkat desa di Kabupaten Ponorogo, melakukan aksi di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (2/4/2018). Aksi ini terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ponorogo, terhadap 3 oknum perangkat Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, beberapa waktu lalu.

Tiga perangkat desa yang terkena OTT itu dalah Kepala Desa Ngunut, Sekretaris Desa, dan satu orang warga. Ketiganya tertangkap setelah adanya laporan terkait pungli pada Progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018, di Desa Ngunut. Kejaksaan mengamankan uang mencapai total Rp. 250 juta.

Barno selaku koordinator aksi mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan bentuk penolakan terhadap OTT atau penangkapan beberapa perangkat desa oleh Kejaksaan. Dikatakan bahwa mereka tidak tahu bila pungutan yang dilakukan terkait progam PTSL termasuk pungli, karena memang sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi tentang jumlah iuran yang harus dikeluarkan warga.

“Kami tidak rela jika teman kami menjadi korban, ini adalah bentuk solidaritas bersama dan secara langsung, untuk menolak progam PTSL,” kata Barno.

Barno menjelaskan, besaran nilai iuran sebesar Rp. 400 ribu oleh masing-masing warga merupakan hasil kesepakatan, antara Pokmas dengan pemohon atau warga.

“Kami tidak tahu jika ini termasuk pungli, padahal ini kesepakatan bersama,” terang Barno.

Sebagai perangkat desa, Barno dan perangkat desa lainnya mengaku hanya sebagai fasilitator, dan bukan sebagai penadah iuran.

“Karena yang menjalankan semua kesepakatan itu antara Pokmas dan pemohon, kenapa kami sebagai perangkat desa tertangkap melakukan pungli,” imbuh Barno.

Dalam aksinya ini, ratusan perangkat desa sepakat menghentikan sementara program PTSL hingga ada kejelasan hukum.

“Kami akan menunggu regulasi yang menaungi Kades, kami tidak ingin mengerjakan program PTSL dulu,” jelas Barno.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo, Sugeng Mulyo Santoso mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait program PTSL ini.

“Dalam waktu dekat kami akan segera melakukan sosialisasi, kami bakal mengundang perangkat desa, Camat, Kejari dan Polri,” ujar Sugeng.

Menanggapi penghentian sementara program PTSL, Sugeng mengaku bahwa BPN tidak merasa terganggu.

“Ini kan program pemerintah pusat, jadi kami sebagai pelaksana harus melaksanakan,” tandasnya.

Bagi Sugeng, pungutan sebesar Rp. 400 ribu seharusnya tidak dilakukan. Hal ini merujuk SKB 3  Menteri bahwa besaran dana yang harus dikeluarkan oleh warga hanya sebesar Rp. 150 ribu.

“Seharusnya jangan sampai menarik lebih dari Rp. 150 ribu,” pungkas dia.(gs/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.