Ratusan Penghuni Lapas Kediri Belum Terdata di DPT Pilkada

Petrus - 5 June 2018
Ratusan penghuni Lapas Kelas II A Kediri mengukuti sosialisasi Pilkada (foto : Superradio/Rahman Halim)

SR, Kediri – Hampir separuh lebih penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri terancam golput atau kehilangan hak suaranya, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018 ini.

Kepala subseksi Registrasi Lapas Kelas II A Kediri, Saiful Rahman mengatakan, dari sekitar 400 penghuni Lapas yang hadir mengikuti sosialisasi tentang Pilkada, 375 orang diantaranya sudah masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan, jumlah keseluruhan penghuni Lapas sebanyak 900 orang.

Syaiful Rahman menjelaskan, pihaknya belum dapat menyebutkan jumlah resmi tahanan yang belum masuk DPT, yang diperkirakan mencapai separuh dari total keseluran penghuni. Mneurutnya, tidak adanya KTP menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses pendataan DPT.

“Persoalanya, yang bersangkutan tidak memiliki KTP, jadi waktu masuk pertama ditahan oleh penyidik itu mereka rata-rata tidak membawa KTP. Jadi nama yang tercantum dalam surat penahanan itu tidak ada di kependudukan, ujar Syaiful Rahman, Senin (4/6/2018).

Meski sudah ditetapkan jumlah DPT penghuni Lapas sebanyak 375 orang, namun mereka yang belum terakomodir masih memiliki kesempatan untuk menggunakan hak suaranya.

“Sudah ditetapkan DPT, tidak bisa berkembang lagi. Kecuali nanti ada keluarganya membawa A5 surat pindah memilih dari kampungnya, nanti bisa dilayani,” kata Saiful Rahman.

Sementara itu, Pusporini selaku Divisi Teknis KPU Kota Kediri mengatakan, keluarga penghuni Lapas dihimbau untuk membawakan KTP, agar dapat menggunakan hak suaranya pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

“Untuk Pilgub dan Pilwali, DPT-nya tetap sama,” ujarnya.

Penghuni Lapas yang tidak memiliki KTP tetap dapat memilih, dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil. Pusporini berharap, nantinya semua warga binaan yang ada di Lapas dapat menggunakan hak pilih, agar angka Golput yang pada Pilpres lalu mencapai 20 persen dapat dikurangi.

“Koordinator dari Lapas bisa berkomunikasi dengan Dispendukcapil,” tandasnya.(rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.