Ratusan Pasien RSUD Di Ponorogo Tidak Bisa Gunakan Hak Pilihnya Saat Pilkada

Petrus - 28 June 2018
Antrian Pasien di RSUD dr. Harjono, Ponorogo, saat hari pencoblosan Pilkada 27 Juni 2018 (foto : Superradio/Gayuh Satria)

SR, Ponorogo – Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 27 Juni 2018 kemarin, masih menyisakan masalah di Kabupaten Ponorogo. Hal ini karena ada 630 pemilih yang gagal memberikan hak pilihnya, yang berada di RSUD dr. Harjono. Mereka adalah pasien, penunggu pasien, dan beberapa karyawan Rumah Sakit.

“Kami sudah mendata, baik karyawan, pasien dan penunggu pasien, data sudah kami kirim ke KPU pada 25 Juni lalu,” kata Humas RSUD Ponorogo, Suprapto, Kamis (28/6/2018).

Suprapto menerangkan, jika rincian dari daftar tersebut adalah untuk karyawan berjumlah 130, pasien berjumlah 220, dan penunggu pasien 250 orang. Selain mendata, pihak rumah sakit juga telah menginstruksikan kepada pemilih untuk membawa E-KTP dan lembaran C6.

“Akan tetapi pada waktu pencoblosan hanya ada 1 TPS yang datang, dan hanya untuk karyawan sejumlah 28 orang,” terangnya.

Ia menuturkan pada saat pencoblosan memang banyak karyawan yang sedang melaksanakan tugas, selain itu ada beberapa yang sudah melakukan pencoblosan di tempat tinggal masing-masing menggunakan C6.

Sedangkan untuk pasien dan pengunjung, semua tidak bisa mencoblos karena tidak adanya lembaran C5 untuk pindah pilih. Selain itu, banyak pula yang tidak membawa E-KTP dan lembaran C6, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk mengikuti pemilu.

“Ternyata petugas TPS yang kesini meminta harus ada A5 supaya bisa pindah pilih, ini yang kami tidak tahu,” tuturnya.

Suprapto mengaku kecewa karena pada pemilu sebelumnya pemilih hanya perlu menunjukkan E-KTP dan lembaran C6. Bahkan dari KPU sendiri tidak pernah ada sosialisasi, bahwa harus menggunakan C5 untuk mencoblos di Rumah Sakit.

Sementara itu Divisi Teknis KPUD Ponorogo Muhammad Syaifulloh menjelaskan, meskipun pihak rumah sakit sudah memberikan data, tetapi hanya berupa jumlah angka dan nama atau data gelondongan. Data ini sebenarnya untuk mengeluarkan lembaran C5 bagi pemilih yang ingin pindah pilih.

Syaifulloh juga menegaskan, sebelumnya telah mengalokasikan sebanyak 2 TPS, hanya saja data yang masuk DPT hanya 28 pemilih, sehingga akhirnya hanya ada 1 TPS yang datang ke Rumah Sakit.

“Kita harus dapat nama, alamat, dan NIK, sehingga kita bisa cek yang bersangkutan masuk daftar pemilih tetap atau tidak, akan tetapi itu tidak dipenuhi oleh pihak rumah sakit,” pungkasnya.(gs/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.