Putusan MK Soal Larangan Anggota DPD Dari Parpol Dinilai Sudah Tepat

Petrus - 27 July 2018

SR, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPS) dinilai sangat baik oleh sejumlah pihak. Pasalnya, putusan itu akan dapat mengembalikan marwah DPD sebagai lembaga negara yang mewakili suara daerah.

“Keputusan MK itu sudah benar dan mengembalikan positioning DPD yang sejati, tanpa parpol, dan merupakan perwakilan perorangan untuk pentingan daerah yang merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Daerah,” ujar Direktur Jenggala Center, Syamsuddin Radjab, dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Dikatakan, DPD seharusnya dikembalikan kepada fungsinya sebagai representasi suara daerah. DPR dan DPD merupakan keanggotaan MPR yang memiliki peran, fungsi, dan kewenangan yang berbeda.

Dalam UUD, pemisahan kewenangan DPD dan DPR diterangkan secara jelas. Oleh karena itu, dengan masuknya pengurus Parpol dalam keanggotaan DPD merupakan pencaplokan politik terhadap kelembagaan DPD.

“Kalau bahasa kasarnya itu aneksasai politik terhadap kelembagaan DPD, jadi kalau masih menempatkan politisi di DPD itu betul-betul keserakahan politik seseorang, karena dia ingin menguasai parlemen dan DPD. Dan rata-rata orang yang pindah dari Parpol ke DPD, itu kalau bukan yang kalah di Parpol, sudah tua, atau ingin menguasai lembaga negara itu,” kata Syamsuddin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin sepakat dengan keputusan MK. Menurutnya, keputusan itu akan memberikan dampak sistem ketatanegaraan yang akan menjadi lebih baik dan tertata.

“Keputusan MK itu anugerah, mengembalikan DPD ke marwah aslinya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bakumham Partai Golkar Muslin Jaya, menilai putusan MK sudah benar. Ia menilai, jika anggota DPD berasal dari parpol, maka akan terjadi rangkap kepentingan.

“Putusan ini menurut saya sudah benar. DPD utusan dari daerah masing-masing harus independen, tidak boleh pengurus parpol. Kalau pengurus parpol ada dobel kepentingan, ini berbahaya,” katanya.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.