Pungli di Empat Sektor Layanan Publik Turun

Fena Olyvira - 9 January 2019
Ilustrasi Pungli. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Survei Nasional Korupsi tahun 2018 menunjukkan 4 sektor atau bidang yang tingkat korupsi atau pungutan liarnya menurun signifikan, dan sebagian menurun lebih dari 50 persen. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho memberikan contoh pungli di sektor kesehatan yang turun dari 14 persen ke 5 persen dari tahun 2016 ke tahun 2018.

“Di sektor administrasi publik, penurunannya juga tinggi, dari 31 persen menjadi 17 persen. Sedangkan di dunia pendidikan, turun dari 18 persen menjadi 8 persen. Sementara di bidang pelayanan kepolisian, dari angka pungli yang tinggi 60 persen, berhasil ditekan menjadi 34 persen dalam dua tahun,” ujar Yanuar dalam diskusi bertajuk Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi, di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, secara normatif rasa keadilan di masyarakat meningkat.

“Yang perlu ditingkatkan lagi adalah dari sisi rasa keadilan yang substansial. Sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa hukum tidak hanya tajam ke atas tapi tumpul ke atas,” tambahnya.

Menurut Antasari, Presiden Jokowi berhasil menumbuhkan keberanian masyarakat untuk menuntut keadilan ketika mengalami persoalan hukum. Pada aspek inilah, dibutuhkan penegak hukum yang mampu membaca hukum tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga sosiologis.

Sedangkan Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengakui komitmen Presiden Jokowi dalam mewujudkan rasa keadilan di masyarakat sudah tidak perlu diragukan lagi, apalagi dalam kasus korupsi.

“Kita bisa melihat bagaimana sikap Presiden ketika KPK dicoba untuk dilemahkan kewenangannya. Presiden di situ menunjukkan ketegasannya dan komitmennya,” kata Johan.

Sekedar informasi, untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden 54 tahun 2018 tentang Pencegahan Korupsi, dimana lima pejabat tinggi negara dan kementerian menandatangani Surat Keputusan Bersama yang menetapkan bahwa 11 aksi pencegahan korupsi ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.