PTUN Tolak Gugatan Eks HTI

Petrus - 7 May 2018
Suasana sidang putusan PTUN Jakarta atas kasus HTI (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pencabutan status badan hukumnya oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan ditolaknya gugatan tersebut maka HTI menjadi organisasi yang dilarang di Indonesia.

“Menolak gugatan penggugat (HTI) untuk seluruhnya,” ujar Hakim Ketua, Tri Cahya Indra Permana, saat membacakan putusan sidang di PTUN, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Majelis hakim menilai, keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kemenkumham, I Wayan Sudirta mengatakan, ada dua masalah pokok dalam keputusan majelis hakim PTUN. Pertama, objek sengketa yang menjadi Surat Keputusan memenuhi 3 syarat, yaitu objek sengketa ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai dengan prosedur, dan substansi sesuai dengan objek sengketa.

“SK-nya sudah benar dan sah,” kata I Wayan Sudirta.

Masalah kedua, yaitu penggugat atau HTI terbukti melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf C Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Majelis hakim membuktikan bahwa khilafah ingin didirikan di Indonesia.

“HTI menyatakan khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan, itu yang salah. Salahnya itu sudah bertentangan dengan hukum, khususnya Pasal 59 ayat (4) huruf C,” kata I Wayan Sudirta.

Tim kuasa hukum lainnya, Teguh Samudera mengatakan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa falsafah Pancasila itu sudah selesai oleh para pendiri bangsa. Sehingga tidak relevan jika saat ini diperbincangkan untuk menjadi negara islamiyah.

“Ide HTI tidak hanya sebatas itu, prakteknya sudah ada di Bogor dengan mencetak buku-buku yang dia ajarkan. Terbukti, ajarannya mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang oleh para ulama yang dulu, tidak bertentangan sila-silanya dengan ajaran islam,” kata Teguh.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa tidak pada tempatnya HTI mengklaim Pancasila tidak sesuai dengan ajaran Islam.

“Hal-hal yang dilakukan dia justru berpotensi memecah belah. Kalau tidak dicabut maka membahayakan NKRI, dan itu terbukti dengan putusan hakim. Sejak awal lahirnya HTI memang tidak benar,” kata Tegas.

Sebelumnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.