Protes Eksekusi Mati Zaini Misrin

Yovie Wicaksono - 20 March 2018

SR, Jakarta – Migrant Care bersama dengan organisasi buruh migran lainnya menuntut pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan nota protes diplomatik kepada Kerajaan Saudi Arabia terkait eksekusi hukuman mati terhadap Muhammad Zaini Misrin, buruh migran Indonesia asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Eksekusi mati ini dinilai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar yaitu hak atas hidup.

“Kami memprotes Kedutaan Arab Saudi karena kami nilai eksekusi ini melanggar prosedur hukum karena proses peninjauan kembalinya sedang berlangsung, mestinya Arab Saudi menghormati proses itu berjalan. Kemudian soal notifikasi yang banyak didiskusikan dimana Saudi mengabaikan tata krama hukum internasional yang tidak sopan dalam berdiplomasi dengan pemerintah Indonesia, dimana eksekusi mati  dilakukan tanpa memberikan notifikasi secara resmi kepada pemerintah Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah saat melakukan aksi di Kedutaan Arab Saudi, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Anis, dalam 10 tahun terakhir, lima buruh migran Indonesia dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa selembar notifikasi kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Dikatakan, jika terus dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk dalam  membangun relasi diplomatic dengan negara lain.

“Apalagi saat ini masih ada 21 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, dimana dua diantaranya sudah incraht dan tinggal menunggu eksekusi, kita tidak tahu kapan eksekusi dilakukan. Tapi kalau melihat gelagatnya eksekusi akan kembali dilakukan dengan cara-cara serupa sehingga kami berharap ini didengarkan oleh otoritas Saudi,” kata Anis.

Minggu (18/3), pukul 11.30 siang waktu Saudi Arabia, telah terjadi pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Muhammad Zaini Misrin. Menurut pengakuan Zaini Musrin yang baru bisa mendapat akses berkomunikasi dengan KJRI Jeddah pada bulan November 2008 setelah vonis hukuman mati dijatuhkan, dia dipaksa untuk mengakui pembunuhan terhadap majikannya, padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu, berdasarkan pembacaan atas proses pemeriksaan hingga peradilan yang memvonis mati hingga proses eksekusi mati terhadap Zaini Misrin, ditemukan beberapa kejanggalan dan ketidakadilan hukum serta pengabaian pada prinsip-prinsip fair trial serta pengabaian hak-hak terdakwa yang menghadapi ancaman hukum maksimal.

Adapun aksi demo ini disebut diikuti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Human Rights Working Group (HRWG). (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.