Presiden Tekankan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Haji

Petrus - 27 April 2018
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menjelaskan kepada wartawan terkait dana haji (foto : Istimewa)

SR, Bogor – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana ibadah haji. Menurut Presiden, hal ini sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada.

“Tentu saja kita ingin (pengelolaan) yang transparan dan akuntabel. Karena ini sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada,” ujar Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/8/2018).

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji hingga saat ini sesuai dengan yang direncanakan.

“Prinsipnya, berbagai persiapan selama di Tanah Suci alhamdulillah sudah mendekati final,” ujar Lukman.

Presiden Jokowi, lanjut Lukman, juga menekankan kemungkinan penggunaan dana-dana haji yang lebih efektif, sehingga penggunaannya tidak hanya untuk jemaah haji, tapi juga berbagai kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

“Bapak Presiden intinya menekankan bahwa investasi itu selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, juga harus memilih yang paling kecil risikonya dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya,” kata Lukman.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan program investasi yang akan dilakukan terdiri atas dua jenis, yakni investasi di Arab Saudi dan Indonesia. Hal itu dilakukan agar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih efisien.

“Tahun 2019 kita akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jemaah lebih nyaman, serta seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tidak lagi dilakukan hanya satu tahun saja,” katanya.

Mengenai investasi di Indonesia, BPKH telah melakukan penandatanganan dengan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui PINA, investasi yang dilakukan akan dipastikan hanya kepada proyek-proyek yang memiliki risiko rendah, menghasilkan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah.

“Kalau di Arab Saudi jelas seperti hotel, katering, dan transportasi. Seluruh upaya investasi itu pada prinsipnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan biaya penyelenggaraan haji kita menjadi lebih efisien,” kata Anggito.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.