Presiden Tegaskan Perpres Antiterorisme untuk Mengatur Pelaksanaan Teknis

Petrus - 25 May 2018
Ilustrasi. Presiden Joko Widodo meninjau Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat (foto : Istimewa)

SR, Kuningan – Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan hari ini, salah satunya berbicara soal pelibatan TNI dalam menghadapi tindak pidana terorisme di Tanah Air. Pelibatan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa Perpres yang dimaksud sebenarnya hanya berbicara soal urusan teknis. Hal ini karena keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Itu nanti Perpres hanya teknis. Sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” ujar Presiden, usai meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/5/2018).

Nantinya, Perpres tersebut kemungkinan akan memuat hal-hal teknis, seperti detail pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme baik dengan menggunakan pendekatan lunak maupun keras.

“Yang penting teknis dalam pelaksanaannya seperti apa. Bagaimana kita perangi terorisme baik dengan pendekatan yang lunak maupun keras. Itu saja,” kata Jokowi.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.