Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi

Yovie Wicaksono - 16 February 2018
Presiden Joko Widodo menghadiri Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia Tahun 2018 (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Makassar – Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas pada apa yang ingin dikerjakan. Dikatakan, jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus.

“Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun enggak berasa. Kontrolnya secara manajemen juga sulit. Kadang ‘baunya’ saja tidak terasa, duitnya hilang, hasilnya juga tidak terlihat sama sekali. ‘Baunya’ kadang-kadang tidak kelihatan, apalagi fisiknya,” ujar Presiden Jokowi, ketika memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia Tahun 2018, yang dilaksanakan di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Kamis (16/2/2018).

Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar perguruan tinggi tidak terjebak pada rutinitas yang monoton.

“Harus berani melakukan perubahan dan berinovasi. Saya tegur pada Menristekdikti agar fakultas yang sudah berpuluh tahun tidak mengubah diri segera kita ubah, karena dunia sudah berubah sangat cepatnya,” katanya.

Pemerintah juga harus bergerak cepat, karena yang memenangkan kompetisi hanyalah yang memiliki kecepatan. Sekarang ini bukan lagi negara besar yang menang terhadap negara kecil.

“Sekarang ini yang cepat adalah yang menang. Yang tanggap, yang responsif yang menang meski itu negara kecil,” ujarnya.

Kepala Negara juga meminta agar dilakukan deregulasi untuk memangkas aturan yang menjebak dan menjerat diri sendiri. Selama tiga tahun ini ia terus berusaha memangkas regulasi, memangkas prosedur yang berbelit-belit.

“Saya masih mendengar guru, kepala sekolah tak sempat mendampingi murid belajar karena mengurus SPJ. Saya tidak tahu di perguruan tinggi sama atau tidak, saya kira sama. Negara ini habis energinya hanya karena urusan SPJ,” kata Jokowi.

Untuk masalah SPJ ini, Jokowi pernah menanyakan kepada Menteri Keuangan, dimana terdapat 43 laporan yang harus disampaikan. Selain 43 laporan, terdapat 119 laporan turunannya.

“Coba apa negara ini hanya ngurusin 43 laporan plus anak laporan 119 tadi. Saya tidak mau lagi ini. Saya minta maksimal tiga laporan saja cukup. Laporan bertumpuk-tumpuk. Inilah rezim SPJ, rezim laporan yang ingin kita sederhanakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan cepat,” kata Jokowi.

Selain kepala sekolah, guru dan dosen tidak sempat mendampingi siswa karena mengurus SPJ, penyuluh pertanian tak sempat pergi ke sawah karena sibuk membuat proposal dan laporan bantuan.

“Ini sama dengan SPJ, persis sama. Tadi sudah saya sampaikan, saya khawatir jangan-jangan dosen dan rektor sibuk urus administrasi, SPJ penelitian daripada mengajar dan meneliti,” kata Jokowi.

Untuk itu, ia memerintahkan Menristekdikti untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini perlu dilakukan agar jajaran perguruan tinggi tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus banyak hal.

“Duduk dengan menteri-menteri terkait, kembangkan sistem informasi handal, bangun aplikasi yang simpel dan menyederhanakan administrasi. Karena ini menjadi contoh bagi kementerian lain. Karena biasanya yang cepat mengubah dan berubah itu perguruan tinggi dan dimulai dari Kemenristekdikti. Berubah terlebih dahulu. Ini sebenarnya mudah asal niat, asal mau,” pungkas Jokowi.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.